Infografis
Baca 10 detik
- Habiburokhman mengklarifikasi narasi negatif KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), menegaskan penerapan utuh cegah pemidanaan sewenang-wenang.
- Pidana mati menjadi alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun, dan penghinaan presiden kini menjadi delik aduan.
- KUHP baru memuat pasal pengaman seperti asas tanpa kesalahan dan prioritas keadilan oleh hakim demi hukum.
"Komisi III DPR RI berharap masyarakat dapat menguji KUHP melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum dapat terwujud," pungkasnya.
