- Pakar Hukum Tata Negara Rullyandi menyatakan penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil tidak melanggar konstitusi.
- Legalitas Perpol Nomor 10 Tahun 2025 didukung Peraturan Pemerintah Manajemen PNS dan MK tidak melarang penugasan terkait tugas pokok.
- Larangan jabatan politik praktis dalam UU Kepolisian berbeda dengan penugasan sipil profesional Eselon I yang masih relevan dengan fungsi Polri.
"Pasal 28 ayat 3 itu sebetulnya untuk jabatan-jabatan politik praktis, seperti Menteri, Kepala Daerah, atau anggota legislatif. Namun, untuk jabatan sipil Eselon I seperti Sekjen, Dirjen, atau Irjen, itu diperbolehkan selama berkaitan dengan fungsi Polri. Jika kita melarang penugasan Polri di jabatan sipil Eselon I, maka kita mencederai Pasal 4 ayat 1 Konstitusi, di mana Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan (head of government)," urainya.
Desain Final Reformasi 1998
Dalam analisisnya, Rullyandi menekankan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan desain final kelembagaan yang lahir dari rahim reformasi 1998 dan dikukuhkan melalui TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.
Oleh karena itu, ia menolak keras wacana untuk menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian.
"Meletakkan Polri di bawah Presiden adalah desain final kelembagaan yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Jika kita memaksakan Polri di bawah kementerian, saya berpendapat itu adalah kemunduran dalam reformasi dan tuntutan demokrasi kita tahun 98," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah sebuah mahakarya hukum yang sah (rechtmatig) dan harus dihormati.
Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, Kapolri merupakan bagian integral dari manajemen keamanan dalam negeri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
TERPOPULER
