Sepanjang 2025, Ini 14 Putusan MK yang Paling Jadi Sorotan

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan sejumlah putusan yang menjadi sorotan publik sepanjang 2025. Terdapat 14 putusan penting yang telah ditetapkan MK.

Ketua MK Suhartoyo mengatakan putusan-putusan penting tersebut berkaitan dengan kehidupan bangsa dan ketatanegaraan. Misalnya, putusan terkait penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden hingga larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil.

“Sidang MK juga berikhtiar agar putusan yang dihasilkan tidak hanya menjawab persoalan normatif, tetapi juga berupa konversi pada pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,” kata Suhartoyo dalam sidang pleno khusus di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Dia menegaskan bahwa seluruh putusan MK bersifat tetap dan mengikat sehingga wajib dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara.

“Sebagai perwujudan prinsip negara hukum, maka setiap putusan, termasuk putusan-putusan MK, sudah sepatutnya dipatuhi dan dijalankan,” ucap Suhartoyo.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak diuji konstitusionalitasnya sepanjang tahun 2025.

Tercatat, terdapat 20 permohonan pengujian UU TNI, diikuti pengujian UU Polri dengan 18 permohonan, UU Pemilu 18 permohonan, UU BUMN 11 permohonan, dan UU Kementerian Negara dengan 9 permohonan.

Adapun 14 putusan penting MK sepanjang 2025 ialah:

1. Putusan Nomor 62 Tahun 2024
Putusan ini menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) demi menjamin hak politik dan kedaulatan rakyat yang setara bagi seluruh partai politik peserta pemilu, sesuai amanat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

2. Putusan Nomor 3 Tahun 2024
Putusan ini menegaskan jaminan pendidikan dasar tanpa biaya, baik bagi sekolah negeri maupun sekolah dan madrasah swasta yang memenuhi persyaratan.

3. Putusan Nomor 135 Tahun 2024
Putusan ini memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal yang akan diterapkan pada Pemilu 2029 dengan tujuan menciptakan pemilu yang lebih sederhana, berkualitas, serta memperkuat pembangunan dan pelembagaan politik di daerah.

4. Putusan Nomor 128 Tahun 2025
Putusan ini melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN dan APBD.

5. Putusan Nomor 119 Tahun 2025
Putusan ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap orang yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak dituntut secara hukum.

6. Putusan Nomor 96 Tahun 2024
Putusan ini membatalkan UU Tapera yang dinilai tidak mampu menjamin pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

7. Putusan Nomor 15 Tahun 2025
Putusan ini menyatakan hak imunitas jaksa inkonstitusional bersyarat agar terwujud prinsip equality before the law atau semua orang sama di hadapan hukum.

8. Putusan Nomor 121 Tahun 2024
Putusan ini memerintahkan pembentukan lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN). Hal ini bertujuan menjamin penerapan sistem merit, termasuk pengawasan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

9. Putusan Nomor 169 Tahun 2024
Putusan ini mewajibkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada sejumlah Alat Kelengkapan DPR RI untuk menjamin kesetaraan gender dalam proses pembuatan kebijakan.

10. Putusan Nomor 114 Tahun 2025
Putusan ini melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan kepolisian, kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun.

11. Putusan Nomor 185 Tahun 2024
Putusan ini menafsirkan secara konstitusional bahwa jangka waktu penggunaan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dapat dilakukan secara sekaligus, melainkan harus melalui evaluasi ketat pada setiap tahap.

12. Putusan Nomor 142 Tahun 2024
Putusan ini mengharuskan aparat penegak hukum lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk dalam penerapan prinsip business judgment rule.

13. Putusan Nomor 105 Tahun 2024
Putusan ini menafsirkan UU ITE untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi yang dikaitkan dengan kasus pencemaran nama baik.

14. Putusan Nomor 28 Tahun 2025
Putusan ini menegaskan bahwa pihak yang wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atas penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan komersial adalah pihak penyelenggara pertunjukan.