- Partai Demokrat mempertimbangkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif pengganti Pilkada langsung.
- Alasan utama pergeseran pandangan adalah tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang dalam Pilkada terbuka.
- Demokrat tetap mengusulkan mekanisme uji publik bagi calon, meski pemilihan akhir dilakukan oleh perwakilan DPRD.
Ia menjelaskan bahwa dalam survei opini publik, angka penolakan yang melewati ambang batas 60 persen menunjukkan adanya dampak yang besar dan luas.
Penolakan ini pun bersifat menyeluruh, lintas gender, serta lintas wilayah.
“Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga,” jelasnya.
Selain faktor geografis, survei ini memotret penolakan dari berbagai strata ekonomi. Penolakan muncul baik dari kalangan wong cilik atau masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan tinggi.
Menariknya, kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi justru menjadi pihak yang paling keras menolak wacana Pilkada lewat DPRD tersebut.
Dari sisi demografi usia, generasi muda menjadi kelompok yang paling vokal menolak. Data LSI Denny JA mencatat Gen Z berada di urutan pertama dengan 84 persen penolakan, disusul Milenial (71,4 persen), Generasi X (60 persen), dan Baby Boomer (63 persen).
“Secara sistemik, tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” katanya.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 10–19 Oktober 2025. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam survei ini untuk mewakili pemilih di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dan menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur. Margin of error survei ini sekitar 2,9 persen.
TERPOPULER
