Infografis
Baca 10 detik
- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana IPO Bank Jakarta karena sistem keamanan siber yang diragukan pasca-gangguan masif Lebaran 2025.
- Gangguan layanan masif pada Maret-April 2025 meliputi aplikasi digital, QRIS, ATM, serta BI-Fast, dan adanya temuan peretasan PPATK.
- Francine menuntut transparansi audit OJK dan BPK mengenai keamanan siber sebelum bank tersebut melakukan penawaran umum perdana saham.
“Bank Jakarta harus memperbaiki terlebih dahulu tata kelolanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan nasabah. Ketahanan dan keamanan siber sangat penting di industri perbankan agar nasabah tidak waswas menyimpan dananya di Bank Jakarta,” tegas Francine.
