Infografis
Baca 10 detik
- Jaksa Agung mengajukan izin penyitaan aset properti mewah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
- Permohonan penyitaan tersebut diterima Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Januari 2029.
- Kuasa hukum Nadiem keberatan, menilai penyitaan prematur karena belum ada perhitungan kerugian negara resmi.
Modus yang digunakan diduga dengan melaksanakan pengadaan yang tidak sesuai perencanaan dan melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Atas perbuatannya, Nadiem dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di tengah panasnya perdebatan soal penyitaan aset, majelis hakim mengabulkan permohonan Nadiem untuk izin berobat. Namun, permohonan penangguhan penahanannya masih belum diputuskan karena majelis hakim belum melakukan musyawarah.
