Menkum Buka Suara Soal Kasus Pandji Pragiwaksono: Cek Dulu KUHP Baru, Penuhi Unsur Gak?

Bangun Santoso

Jum'at, 09 Januari 2026 | 17:16 WIB
Menkum Buka Suara Soal Kasus Pandji Pragiwaksono: Cek Dulu KUHP Baru, Penuhi Unsur Gak?
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (9/1/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
  • Menkum Supratman menanggapi pelaporan Pandji Pragiwaksono dengan menekankan supremasi hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru.
  • Laporan terhadap Pandji dibuat oleh perwakilan NU dan Muhammadiyah karena materi komedi dianggap merendahkan organisasi.
  • Polda Metro Jaya kini sedang menganalisis bukti laporan tersebut untuk menentukan langkah tindak lanjut proses hukum.

Suara.com - Polemik yang menyeret komika Pandji Pragiwaksono ke ranah hukum akhirnya sampai ke telinga pemerintah. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas angkat bicara menanggapi pelaporan terhadap Pandji ke pihak kepolisian atas materi komedi dalam pertunjukannya yang bertajuk "Mens Rea".

Alih-alih berkomentar tajam, Menkum Supratman memilih untuk memberikan respons yang terukur dan menekankan pentingnya supremasi hukum.

Ia menyatakan bahwa semua pihak, termasuk pelapor dan aparat penegak hukum, harus menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sebagai rujukan utama.

Menurutnya, perasaan tersinggung semata tidak cukup untuk memproses sebuah laporan. Harus ada unsur-unsur pidana yang jelas terpenuhi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Lihat aja, baca KUHP-nya, baca KUHAP-nya, kira-kira memenuhi unsur nggak? Yang ada diatur di dalam," kata Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (9/1/2026).

Sikap hati-hati ini ditunjukkan Supratman yang mengaku belum mengetahui secara rinci duduk perkara kasus yang menjerat salah satu komika paling senior di Indonesia tersebut.

Ia menegaskan akan mempelajari terlebih dahulu perkembangan kasusnya sebelum memberikan komentar lebih jauh mengenai dugaan unsur pidana yang dituduhkan.

"Saya belum tahu, nanti kita lihat apa kasusnya," katanya singkat.

Pernyataan Menkum ini menjadi sinyal penting bahwa proses hukum tidak boleh didasarkan pada tekanan publik atau sentimen kelompok semata, melainkan harus berpijak pada pembuktian unsur pidana yang konkret.

Sebelumnya, panggung komedi Indonesia dikejutkan dengan kabar pelaporan Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya.

Laporan ini dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah pada Kamis (9/1).

Pelapor, Rizki Abdul Rahman Wahid, menuduh Pandji telah melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan narasi negatif terhadap dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

"Kami menganggap bahwa yang saya laporkan ini oknum terlapor berinisial P ini dianggap menebarkan isu-isu yang kurang positif gitu, telah merendahkan, memfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah," kata Rizki dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut Rizki, materi komedi Pandji secara spesifik menyinggung keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam arena politik praktis, sebuah tuduhan yang dianggap merendahkan marwah kedua organisasi tersebut.

Menanggapi laporan ini, pihak Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan gegabah. Saat ini, penyidik tengah melakukan analisis mendalam terhadap sejumlah barang bukti yang diserahkan oleh pihak pelapor untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau tidak.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik, memicu perdebatan luas tentang batas antara kritik, komedi, dan delik pidana di ruang demokrasi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kasus Mens Rea Berlanjut, Polisi Segera Klarifikasi Pandji Pragiwaksono

Kasus Mens Rea Berlanjut, Polisi Segera Klarifikasi Pandji Pragiwaksono

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 16:48 WIB

Isi Flashdisk Penjerat Pandji Pragiwaksono Dibedah Polisi, Ada Rekaman Acara 'Mens Rea'

Isi Flashdisk Penjerat Pandji Pragiwaksono Dibedah Polisi, Ada Rekaman Acara 'Mens Rea'

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 15:00 WIB

5 Sindiran Politik Tajam Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' yang Viral

5 Sindiran Politik Tajam Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' yang Viral

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 13:30 WIB

Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi

Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 13:26 WIB

Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?

Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 13:15 WIB

PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi

PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 11:58 WIB

PDIP Kecam Pelaporan Terhadap Pandji ke Polisi: Bentuk Intimidasi dan Pembungkaman Suara Rakyat

PDIP Kecam Pelaporan Terhadap Pandji ke Polisi: Bentuk Intimidasi dan Pembungkaman Suara Rakyat

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 10:50 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB