Infografis
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak BPS menyelesaikan pendataan dampak banjir Aceh dalam satu minggu.
- Instruksi ini disampaikan di Banda Aceh pada 10 Januari 2026 untuk percepatan hak masyarakat.
- Mendagri Tito Karnavian mengarahkan prioritas pendataan rumah rusak ringan dan sedang untuk eksekusi bantuan.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat proses pendataan hunian dan infrastruktur yang terdampak bencana banjir Aceh.
Tidak tanggung-tanggung, Dasco mematok target agar seluruh data valid tersebut rampung hanya dalam waktu satu minggu ke depan.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Dasco dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang berlangsung di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Langkah cepat ini diambil demi menjamin hak-hak masyarakat terdampak segera terpenuhi tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.
Kecepatan Data Sebagai Kunci Penyaluran Bantuan
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan skema pendataan yang tengah dijalankan.
BPS berencana melakukan asesmen mendalam terhadap kondisi fisik bangunan, mulai dari kondisi atap, struktur bangunan, hingga kerusakan infrastruktur pendukung lainnya.
Data ini nantinya akan dilengkapi dengan teknologi geotagging untuk memastikan akurasi lokasi setiap objek yang didata.
Namun, titik krusial muncul saat pembahasan mengenai durasi pengerjaan lapangan. Awalnya, BPS memproyeksikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan seluruh pendataan.
Baca Juga: Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
Mendengar hal tersebut, Dasco langsung memberikan respons tajam mengenai urgensi waktu bagi para pengungsi.
“Pendataannya kira-kira berapa lama Bu? Kalau semakin cepat, kan artinya semua fasilitas, hak, bisa diberikan kepada masyarakat terdampaknya juga semakin cepat," kata Dasco.
Dasco kemudian memberikan tantangan kepada pihak BPS agar memangkas waktu kerja mereka menjadi hanya tujuh hari kerja.
Menurutnya, percepatan ini berkaitan langsung dengan target pemerintah agar proses mitigasi dan rehabilitasi selesai sebelum hari raya Idul Fitri (Lebaran).
“Boleh minta seminggu selesai tidak? Kalau kata pemerintah, dua minggu itu kelamaan. Kami ingin menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap. Semua hunian bisa dipakai masyarakat sebelum lebaran," kata Dasco lagi.
Prioritas Rumah Rusak Ringan dan Sedang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Pemerintah, Tito Karnavian, yang hadir dalam rapat tersebut, memberikan dukungan penuh terhadap langkah percepatan ini.
Tito memberikan arahan spesifik kepada BPS agar memberikan prioritas atau super priority pada pendataan rumah dengan kategori kerusakan ringan dan sedang.
Strategi ini bukan tanpa alasan. Tito menjelaskan bahwa kompensasi untuk rumah rusak ringan dan sedang jauh lebih mudah dieksekusi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Jika dana stimulan ini segera cair, warga bisa segera memperbaiki rumah mereka secara mandiri dan meninggalkan tenda pengungsian.
“Super prioritas itu rumah ringan dan sedang,” kata Tito.
Eks Kapolri tersebut juga menguraikan rantai birokrasi yang akan dipangkas jika data BPS bisa selesai dalam hitungan hari.
Setelah data BPS rampung, tahap selanjutnya adalah validasi melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh pejabat daerah, Kapolres, dan pihak Kejaksaan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau bisa dikerjakan dalam beberapa hari. Begitu sudah tertangani SK validasi, ada Kapolres sama Kejaksaan tanda tangan, diserahkan ke BNPB, dan bisa langsung eksekusi. Jadi 70 persen pengungsi di tenda bisa dikeluarkan."
Kesiapan BPS
Menanggapi tantangan dari pimpinan DPR dan Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi lapangan.
BPS akan menerapkan sistem dua tahap, yakni melakukan verifikasi terhadap data awal yang sudah dikumpulkan oleh BNPB, sembari menjalankan pendataan lapangan secara paralel.
“Kami usahakan data yang telah dikumpulkan BNPB, langsung kami verifikasi serta validasi. Ada dua tahapannya, paralel dengan pendataan lapangan."
Percepatan ini diharapkan menjadi titik balik dalam penanganan bencana di Sumatera, di mana birokrasi seringkali menjadi penghambat distribusi bantuan.
Dengan adanya kolaborasi antara DPR, BPS, Kemendagri, dan BNPB, target pemulihan infrastruktur sebelum Lebaran 2026 menjadi lebih realistis.
Dasco pun menutup sesi tersebut dengan memberikan apresiasi atas komitmen BPS. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pendataan ini adalah kunci bagi BNPB untuk mulai menggelontorkan anggaran rehabilitasi.
