Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan tegas kepada seluruh kadernya mengenai etika politik dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Ia menekankan bahwa setiap kritik yang dilontarkan partai harus berlandaskan data dan fakta, bukan didorong oleh provokasi emosional.

Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI ini mengingatkan bahwa PDIP harus mengedepankan watak kenegarawanan. Ia secara tegas melarang kader menggunakan kemarahan atau konfrontasi kosong dalam merespons kebijakan pemerintah.

"Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” kata Megawati.

Sebagai partai penyeimbang, Megawati menyatakan PDIP memiliki tanggung jawab ideologis untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada rakyat kecil. Namun, ia menekankan bahwa martabat partai ditentukan oleh cara mereka menyampaikan aspirasi.

"Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata Rakyat, dan nilai ideologis—bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah Partai menjaga martabat politiknya,” ujarnya.

Kekuatan Partai Ada di Rakyat

Lebih lanjut, Megawati mendorong agar diskursus politik nasional tidak hanya berkutat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh isu-isu mendasar seperti keadilan sosial, kedaulatan pangan, dan keadilan ekologis.

Ia menegaskan bahwa marwah PDI Perjuangan tidak terletak pada kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan, melainkan pada seberapa kuat ikatan partai dengan rakyat.

“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik Rakyat,” pungkasnya.