Berani Lawan Arus Sendirian, Mampukah PDIP Jegal Wacana Pilkada via DPRD di Parlemen?

Suara.com - Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-I mempertegas sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD.

Partai berlambang banteng moncong putih itu berpotensi menjadi satu-satunya partai di parlemen yang menyuarakan penolakan terhadap wacana tersebut.

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," demikian isi salah satu poin rekomendasi eksternal hasil Rakernas ke-I PDIP yang digelar di Ancol, 10 hingga 12 Januari 2026.

Selain mempertahankan sistem langsung, PDIP juga memberikan perhatian serius pada isu tingginya biaya politik yang selama ini menjadi tantangan demokrasi di Indonesia.

Sebagai solusi, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini mendorong adanya transformasi sistem pemungutan suara melalui teknologi dan penegakan hukum yang lebih ketat.

"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut poin rekomendasi.

Sikap ini membuat PDIP menjadi satu-satunya partai di DPR RI yang hingga kini menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap wacana Pilkada via DPRD.

Setelah sebelumnya Golkar dan PKB mendorong wacana tersebut, dukungan juga datang dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai NasDem, dan Demokrat yang berbelok haluan menjadi pendukung. Sementara PKS masih menimbang melalui kajian sebelum menyatakan sikap.

Lantas, bagaimana strategi PDIP berjuang sendirian di parlemen menolak wacana Pilkada via DPRD?

Sikap Ideologis

Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP telah menegaskan bahwa partainya menolak keras setiap wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Berbicara di hadapan ribuan kader di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026), Presiden ke-5 RI itu menekankan bahwa sikap tersebut bukan sekadar strategi politik, melainkan prinsip dasar partai.

"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati.

Landasan hukum untuk mempertahankan Pilkada langsung kini semakin kuat dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.

Menurutnya, putusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah tidak boleh diredusir menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan elitis.

Berdasarkan putusan MK tersebut, Pilkada ditegaskan sebagai bagian dari pemilihan umum yang harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sementara itu, Partai Golkar yang menyuarakan pengembalian Pilkada dipilih DPRD beralasan demi penghematan anggaran.

"Banyak hal, selain penghematan, menghindari konflik horizontal yang semakin hari semakin tidak bisa kita hindari," kata Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil, di Kantor DPD Golkar Sumatera Barat, Minggu (15/12/2024) lalu.

Narasi ini juga hampir diamini oleh mayoritas partai politik yang mendukung wacana Pilkada via DPRD.

Lobi-lobi Jadi Strategi

Meski berpotensi berjuang sendirian, PDIP menegaskan tidak menunjukkan sikap pesimistis.

Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, menegaskan partainya bakal menyiapkan langkah jitu untuk menahan laju wacana Pilkada via DPRD di DPR RI.

Puan mengatakan Fraksi PDIP di DPR RI akan membuka ruang komunikasi dengan fraksi-fraksi lain.

"Pasti, kita akan selalu membuka komunikasi. Komunikasi tidak pernah tertutup. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan tetap menunjukkan taringnya sebagai partai penyeimbang.

Kata Hasto, sebagai penyeimbang, PDIP akan menempuh pendekatan persuasif dengan membuka ruang-ruang dialog.

"Maka namanya DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Sangat benar kalau dikatakan kami sendirian. Karena kami membangun komunikasi," kata Hasto usai Rakernas I PDIP.

"Mereka memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi penyeimbang. Penyeimbang itu ada dialog, ada data, ada argumen, dan itu sehat dalam demokrasi," sambungnya.

Pada intinya, kata Hasto, PDIP ingin rakyat tetap berdaulat. Itulah sebabnya fungsi penyeimbang dijalankan, salah satunya dengan tegas menolak wacana Pilkada via DPRD.

"Karena itu makna yang sangat substansial dari demokrasi," katanya.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa rakyat akan dilibatkan dalam upaya menolak wacana Pilkada via DPRD.

Menurut mantan calon presiden pada Pilpres 2024 itu, PDIP akan menyerap aspirasi publik.

"Kami buka ruang diskusi agar publik memberikan masukan. Sehingga apa yang akan diputuskan DPR mencerminkan kehendak rakyat," kata Ganjar saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/1).

Ganjar meyakini rakyat akan melihat fakta dan data sejarah, ketika Pilkada via DPRD berlangsung pada era Orde Baru.

"Tidak hanya keyakinan untuk berjuang, tapi ada argumen berdasarkan data dan fakta. Sejarah Pilkada di DPRD era Orba, Pilkada langsung era Reformasi, Perppu yang pernah dikeluarkan Presiden SBY, putusan MK—pemilu masuk rezim pemilu. Asas pemilu Luber Jurdil," katanya.

"Terakhir sudah dilakukan jejak pendapat. Tugas partai dan DPR mendengarkan suara rakyat," lanjut Ganjar.

Sejauh Mana Langkah PDIP

Memang bukan hal mudah bagi PDIP berjuang sendirian. Wacana Pilkada dipilih DPRD bisa lolos di parlemen jika mayoritas fraksi menyatakan dukungan.

"Mekanisme yang ada sekarang adalah voting. Kalau voting tentu kalah jika PDIP sendirian," kata analis politik Universitas Andalas, Asrinaldi, saat dihubungi, Jumat.

Sementara itu, analis politik dari Ethical Politic, Hasyibulloh Mulyawan, menilai sikap tegas PDIP merupakan bentuk konsistensi terhadap nilai demokrasi.

"Secara konseptual dan prosedural, pemilihan pemimpin dalam demokrasi dilakukan melalui mekanisme pemilu langsung," katanya.

Ia menilai konsistensi ini berpotensi membalik keadaan jika rakyat bersatu menolak wacana tersebut.

"Keputusan bukan di tangan partai politik, tetapi di tangan rakyat. Ketika publik dan kelas menengah menolak secara masif, wacana ini bisa gagal di tengah jalan," ujarnya.

Hasyibulloh juga menilai wacana Pilkada via DPRD sebagai bentuk test the water untuk mengukur respons publik.

Bagi PDIP, kondisi ini justru berpotensi mendatangkan keuntungan politik.

"Karena konsistensinya yang pro-demokrasi, ini bisa berimplikasi pada meningkatnya dukungan rakyat dan kelas menengah kepada PDIP," pungkasnya.