Infografis
- Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo dkk., menyampaikan tujuh keberatan fundamental mengenai penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi oleh Polda Metro Jaya.
- Kuasa hukum mengkritisi dasar penetapan tersangka yang tidak spesifik mengenai waktu dan tempat terjadinya peristiwa pidana yang dituduhkan.
- Penyidik dinilai janggal menerapkan pasal berlapis UU ITE yang tidak relevan dengan laporan awal pencemaran nama baik dan fitnah.
"Kami tidak terima sesungguhnya ketika mereka menyatakan itu asli tanpa sebuah proses yang memadai dan transparan. Karena itu kita ingin ada the second, the third opinion bila perlu," ucap Refly.
Pasal Berlapis yang Dianggap Janggal
Poin keberatan keenam menyoroti tindakan penyidik yang dinilai berlebihan dengan menjerat kliennya menggunakan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap tidak relevan dengan pokok aduan.
"Asal muasalnya adalah delik pencemaran nama baik dan delik fitnah. Tiba-tiba kok masuk pasal-pasal provokasi, pasal-pasal ujaran kebencian, pasal edit dokumen, manipulasi, kemudian edit dokumen seolah-olah itu dokumen yang otentik," katanya.
Pada poin terakhir, Refly menyimpulkan bahwa dari enam pasal yang disangkakan kepada RRT, tidak ada satupun yang memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan perbuatan yang dituduhkan.
"Jadi RRT ini dikenakan enam pasal dengan juncto-juncto-nya ya. 6 pasal itu tidak ada yang relevan," ucapnya.
Adapun enam pasal yang dimaksud mencakup Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik), Pasal 311 KUHP (fitnah), serta serangkaian pasal dalam UU ITE, yakni Pasal 27A (pencemaran nama baik elektronik), Pasal 28 ayat (2) (ujaran kebencian SARA), Pasal 32 ayat 1 (mengubah/merusak dokumen elektronik), dan Pasal 35 (manipulasi data elektronik).
