Lewat Sistem Digital, Presiden Prabowo Awasi Kinerja Kemenkum dari Satu Layar

Suara.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Presiden Prabowo Subianto nantinya dapat memantau langsung kinerja Kementerian Hukum hanya melalui sebuah layar kecil. Hal tersebut dimungkinkan seiring transformasi digital yang tengah dilakukan Kementerian Hukum terhadap seluruh layanan publiknya.

Supratman menjelaskan, Kementerian Hukum saat ini tengah melakukan pembenahan besar-besaran dalam kerangka reformasi birokrasi. Digitalisasi menjadi kunci utama agar seluruh proses layanan, pengawasan, hingga akuntabilitas dapat berjalan secara terbuka, cepat, dan terukur.

“Saat ini Kementerian Hukum sedang berbenah untuk melakukan satu terobosan yang sangat bersejarah dalam penataan maupun reformasi birokrasi. Kami tengah menjalankan transformasi digital,” kata Supratman di Royal Ambarrukmo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia menyebut transformasi digital tersebut akan menjangkau hampir seluruh layanan Kementerian Hukum. Melalui sistem yang terintegrasi, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih mudah diakses, lebih cepat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Menurut Supratman, digitalisasi memungkinkan Kementerian Hukum memantau laporan dan pengaduan masyarakat secara real time hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Seluruh data tersebut akan tersaji langsung dalam dashboard kementerian dan menjadi bahan evaluasi kinerja.

Tak hanya itu, sistem digital tersebut juga akan menjadi alat kontrol langsung bagi Presiden Prabowo Subianto. Presiden dapat memantau seluruh aktivitas dan kinerja jajaran Kementerian Hukum tanpa harus menunggu laporan manual.

“Insyaallah peresmian ini akan dilakukan pada 1 April bersamaan dengan peresmian Posbankum. Pada kesempatan itu juga akan saya serahkan satu akun kepada Bapak Presiden, karena seluruh sistem sudah terdigitalisasi,” ujarnya.

Supratman menegaskan, dengan sistem tersebut Presiden Prabowo dapat mengawasi kinerja Kementerian Hukum secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan program, pembinaan, dan tindak lanjut hingga ke daerah.

“Nanti Presiden bisa mengontrol langsung kinerja Kementerian Hukum hanya melalui layar kecil yang kita berikan kepada beliau,” katanya.

Ia berharap penerapan sistem digital ini dapat menutup celah pelayanan yang lamban maupun tidak transparan. Dengan pengawasan langsung dari Presiden dan keterbukaan data kepada publik, seluruh jajaran Kementerian Hukum dituntut bekerja lebih profesional dan akuntabel.