Polri Resmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Arifah Singgung Ancaman Child Grooming

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:41 WIB

Arsip - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengunjungi rumah duka siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal akibat perundungan, Senin (17/11/2025). [Suara.com/Lilis]

Polri meresmikan Direktorat PPA dan PPO pada 11 Polda serta 22 Polres untuk memperkuat penegakan hukum kasus kekerasan.
Pembentukan direktorat ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan menciptakan sistem perlindungan korban lebih responsif.
Menteri PPPA menyoroti pentingnya kepekaan deteksi dini kekerasan seperti *child grooming* yang sering terabaikan.

Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia meresmikan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) di 11 Polda dan 22 Polres. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret Polri dalam memperkuat penegakan hukum di tengah kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebut pembentukan direktorat tersebut sebagai bentuk komitmen negara dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat dan responsif terhadap korban.

Pernyataan itu disampaikan Arifah saat pertemuan dengan para Direktur dan Kepala Satuan Reserse PPA-PPO yang baru dilantik, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Wakil Menteri PPPA Veronica Tan di Bareskrim Polri, Jakarta.

Menurut Arifah, pembentukan Direktorat PPA dan PPO bukan proses instan, melainkan hasil kolaborasi lintas sektor yang panjang antara Kementerian PPPA, Kementerian PANRB, dan Polri.

“Upaya pembentukan direktorat ini telah melalui perjuangan yang cukup panjang. Sejak awal kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa kehadiran DIT PPA & PPO di tingkat Polda dan Polres sangat penting untuk memastikan penanganan kasus perempuan dan anak dilakukan secara lebih komprehensif dan berperspektif korban,” ujar Arifah dalam pernyataannya, Kamis (22/1/2026).

Ia juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap target peningkatan jumlah polisi perempuan hingga mencapai 30 persen.

Dalam kesempatan itu, Arifah turut menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipicu oleh beragam faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan keluarga, hingga pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar.

Salah satu bentuk kekerasan yang kini menjadi perhatian serius, menurut Arifah, adalah praktik child grooming yang kerap luput dari kesadaran publik.

“Child grooming merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang tidak terlihat. Anak belum memiliki kemampuan untuk mengenali bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan karena pelaku memanipulasi psikologis dan membangun ketergantungan emosional,” jelasnya.