- Tiga pejabat Kemendikbudristek mengaku menerima gratifikasi, sehingga integritas kesaksian mereka di sidang korupsi Chromebook diragukan.
- Keputusan standarisasi laptop menggunakan Chromebook diputuskan rapat teknis, bukan arahan langsung dari Nadiem Makarim.
- Audit BPKP yang jadi dasar perhitungan kerugian negara dinilai tidak sah sebab BPK yang berwenang menetapkannya.
Audit tersebut disebut hanya bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara.
“Tanpa penetapan dari BPK, hasil audit BPKP tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Terlebih, proses perhitungannya dilakukan tanpa melibatkan klien kami maupun pihak terkait lainnya,” ujar Dr. Dodi S. Abdulkadir mewakili Tim Penasihat Hukum Nadiem.
Ia menegaskan, hasil audit tersebut akan diuji dan didalami lebih lanjut dalam persidangan berikutnya.
Integritas Saksi Dipertanyakan
Sementara itu, anggota Tim Penasihat Hukum lainnya, Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengakuan penerimaan gratifikasi oleh saksi JPU menunjukkan persoalan serius dalam pembuktian perkara.
“Saksi yang terbukti menerima gratifikasi tidak berada pada posisi independen. Oleh karena itu, keterangannya patut diragukan dan telah kami sampaikan kepada Majelis Hakim sebagai bagian dari pengujian pembuktian,” tegasnya.
Tim Penasihat Hukum menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa proses pemilihan Chrome OS dilakukan secara transparan, akuntabel, serta melalui mekanisme administratif dan teknis internal kementerian, tanpa adanya perintah atau arahan langsung dari Nadiem Makarim.
