- Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan banyak anggota DPR RI merupakan lulusan pendidikan nonformal seperti Paket C.
- PKBM dinilai krusial mengatasi angka putus sekolah akibat faktor ekonomi, budaya, dan geografis di Indonesia.
- Pemerintah akan memperluas layanan PKBM, mengintegrasikannya dengan keterampilan, serta memperketat pengawasan administrasi BOP.
Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu’ti melontarkan pernyataan menarik dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan.
Dia mengungkap, mayoritas anggota DPR RI adalah lulusan pendidikan nonformal seperti Paket C.
Hal itu diungkap Abdul Mu'ti saat rapat di DPR, Selasa (21/1) pekan lalu.
Dalam forum tersebut, Mu’ti menyoroti vitalnya peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program pendidikan kesetaraan dalam struktur pendidikan nasional.
Secara blak-blakan, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa jalur pendidikan nonformal seperti Paket C bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata.
Ia menyebutkan bahwa banyak figur publik, termasuk mereka yang kini duduk di kursi parlemen, merupakan produk dari sistem pendidikan kesetaraan tersebut.
“Paling banyak itu ya lulusan Paket C. Banyak juga anggota dewan yang lulusan Paket C," kata Abdul Mu’ti.
Pernyataan tersebut seketika memicu gelak tawa dari para peserta rapat,.
Tapi di balik itu, terdapat pesan serius mengenai aksesibilitas pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah di Sumbar-Sumut Mulai Normal 100 persen, di Aceh Baru 95 persen
Solusi Realistis di Tengah Tingginya Angka Putus Sekolah
Pernyataan Mu’ti bukan sekadar seloroh politik. Hal ini menjadi pembuka untuk membedah tantangan besar yang dihadapi Indonesia: angka putus sekolah yang masih memprihatinkan.
Menurut Mu’ti, keberadaan PKBM menjadi sangat krusial karena masih banyak anak bangsa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan formal di sekolah reguler.
Ia menganalisis, penyebab tingginya angka tidak sekolah di Indonesia bersifat multidimensional.
Masalahnya tidak hanya terpaku pada faktor ekonomi atau kemiskinan semata. Ada faktor kultural dan geografis yang sangat dominan, terutama di daerah-daerah terpencil.
"Misalnya persoalan pernikahan dini dan atau keterbatasan akses pendidikan terutama di wilayah-wilayah tertentu."
