- Sekjen PKS, Muhammad Kholid, menyatakan ambang batas parlemen penting untuk stabilitas politik dan mencegah fragmentasi berlebihan di DPR.
- Kholid menolak fraksi gabungan bagi partai tidak lolos PT karena dinilai akan mengaburkan mandat ideologi dari konstituen.
- PAN mendukung penghapusan ambang batas parlemen, mengusulkan mekanisme fraksi gabungan seperti di DPRD agar suara pemilih tersalurkan.
"Ya, kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif, ya, karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan apa pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta,” ujar Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (29/1/2026).
Terkait teknis pelaksanaannya, PAN mengusulkan agar sistem di DPR RI mengadopsi mekanisme yang sudah berjalan di tingkat daerah, yakni di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi.
“Oleh karena itu, PAN berpandangan bahwa penghapusan ambang batas untuk parlemen itu, sebaiknya diimplementasikan, atau, pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sekarang terjadi di DPRD kabupaten dan provinsi, kabupaten/kota dan provinsi ya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa partai yang mendapatkan kursi namun tidak memenuhi jumlah minimal untuk berdiri sendiri dapat bergabung dengan partai lain.
“Nanti yang tidak cukup kursinya ya kemudian bergabung membentuk fraksi gabungan gitu. Supaya apa? Supaya ya masyarakat yang sudah memilih legislatornya maupun partainya, itu masih tetap bisa menyalurkan aspirasinya melalui anggota DPR ataupun partai yang dia pilih,” tambahnya.
