REGIONAL:
- Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, memberikan skor 50/100 atas kinerja Menpar Widiyanti pada rapat Rabu (4/2/2026).
- Penilaian rendah itu diberikan karena kebijakan pariwisata dianggap masih memiliki banyak celah dan belum berdampak ekonomi nyata.
- Menpar Widiyanti menganggap skor 50 tersebut subjektif, mengingat dukungan positif mayoritas anggota dewan lainnya terhadap program kementeriannya.
Suara.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menanggapi santai penilaian rendah yang dilontarkan oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI terhadap kinerjanya.
Penilaian skor 50 dari 100 kepada Menpar Widiyanti tersebut muncul dalam rapat kerja yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Widiyanti menilai bahwa angka tersebut merupakan pandangan pribadi yang bersifat subjektif. Ia menekankan bahwa di luar satu suara kritis tersebut, mayoritas anggota dewan lainnya justru memberikan respon positif dan apresiasi terhadap program-program yang dijalankan kementeriannya.
"Oh, anggotanya cuma satu. Kemarin anggotanya kan di Komisi VII kan banyak ya. Ini subjektif ya, jadi banyak yang mengapresiasi. Mungkin satu dari semua itu memberi nilai 50. Jadi mungkin ada hal-hal yang subjektif lah," ujar Widiyanti di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Widiyanti tidak mempermasalahkan skor rendah tersebut dan menganggapnya sebagai dinamika dalam forum rapat kerja.
Baginya, banyaknya dukungan dari anggota komisi lainnya menjadi indikator bahwa sebagian besar program kerja Kementerian Pariwisata telah berjalan di jalur yang benar.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana sepanjang tahun 2025.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (4/2/2026).
Yoyok memberikan skor 50 dari 100 karena menilai masih banyak celah dalam kebijakan pariwisata nasional.
Ia menyoroti bahwa klaim pariwisata sebagai penyumbang devisa dan penyerap tenaga kerja besar belum sebanding dengan efektivitas kebijakan di lapangan.
Ia memperingatkan agar Kementerian Pariwisata tidak hanya terjebak menjadi penyelenggara acara tanpa dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku wisata di tingkat bawah.
"Cuman kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil tahun kemarin, itu kan masih banyak celah dan bolongnya, Bu, dan saya harapkan di 2026 nanti, kebijakan yang Ibu ambil ini semestinya merupakan kebijakan sebagai mesin ekonomi, Bu, sebagai mesin ekonomi. Jangan pula kementerian Ibu itu nantinya malah justru, mohon maaf nih ya kayak sebagai EO aja itu lho. Jadi semacam event organizer nasional gitu," ujar Yoyok dalam rapat.
Ia juga menyentil penggunaan anggaran yang dinilai terlalu banyak habis untuk agenda internal kementerian atau seminar di level tinggi.
Yoyok membandingkan anggaran tersebut dengan banyaknya objek wisata milik Pemda yang bangkrut serta kegagalan desa wisata yang dibangun dengan dana desa.
Terkait pencapaian personal sang menteri, Yoyok memberikan komentar yang cukup mencolok.
TERPOPULER