- Aksi Kamisan ke-896 mengkritik kepemimpinan nasional yang mengutamakan citra daripada penyelesaian masalah substansial.
- Pembicara menuntut Indonesia dipimpin sosok intelektual yang mampu berpikir kritis menghadapi kompleksitas negara.
- Gaya kepemimpinan populis dinilai mereduksi isu kompleks menjadi slogan emosional, mengancam kualitas demokrasi.
Suara.com - Gelaran Aksi Kamisan ke-896 yang mengangkat tema “37 Tahun Tragedi Talangsari: Impunitas Dilanggengkan, Keadilan Terus Ditunda” menjadi momentum kritik tajam terhadap arah kepemimpinan nasional.
Dalam sebuah orasi reflektif yang disampaikan oleh salah satu peserta Aksi Kamisan ke-896, Dimas menyoroti merosotnya etos intelektual dalam tata kelola negara yang kini dinilai lebih mengedepankan citra dan populisme ketimbang substansi.
Dimas menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah dipimpin oleh ilusi yang rapi, di mana dosa-dosa masa lalu sengaja dipoles demi mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, negara saat ini sangat membutuhkan sosok pemimpin intelektual yang mampu berpikir kritis dan memahami kompleksitas struktural, bukan sekadar figur populer.
“Negara kita saat ini membutuhkan pemimpin yang intelektual, bukan hanya sekadar figur populer atau pemimpin pragmatis yang hanya bisa menjaga reputasi atau memoles diri sehingga terlihat baik di depan masyarakat,” ujar Dimas dalam orasinya di depan Istana Negara, Kamis (5/2/2026).
Salah satu poin krusial dalam orasi tersebut adalah kritik terhadap gaya komunikasi kepemimpinan nasional yang dianggap naif. Dimas menilai terdapat kecenderungan mereduksi persoalan bangsa yang kompleks menjadi slogan-slogan emosional yang reaktif.
Ia secara spesifik menyentil gaya politik populis yang menghindari perdebatan visi dan misi, serta justru menampilkan gimik di hadapan publik.
“Kenapa negara harus dipimpin oleh seorang intelektual? menurut saya, jawabannya jelas. Karena kompleksitas masalah negara kita tidak bisa ditangani oleh pemimpin yang bertindak instingtif tanpa dasar analisis. Apalagi pemimpin yang hanya menjawab pertanyaan, menjawab persoalan masyarakat dengan reaksi, dengan joget gemoynya, tanpa visi misi yang jelas,” tegasnya.
Selain persoalan gaya kepemimpinan, orasi tersebut juga menyoroti ancaman teknokrasi yang kian tergerus oleh jaringan kroni dan kedekatan personal. Dimas memperingatkan bahwa ketika rasionalitas digantikan oleh loyalitas, kualitas kebijakan publik akan patut dipertanyakan.
Baca Juga: Hujan Deras Tak Padamkan Ingatan, Puluhan Massa Bertahan di Aksi Kamisan ke-894 di Depan Istana
Merujuk pada pemikiran tokoh dunia seperti Amartya Sen, Robert Dahl, hingga Francis Fukuyama, Dimas menekankan bahwa demokrasi akan merosot ketika pemimpin “alergi” terhadap kritik dan meremehkan pengetahuan.
“Dalam bukunya Robert Dahl, ‘On Democracy’ pada tahun 1998, beliau menekankan bahwa demokrasi hanya bisa dirasakan jika keputusan publik yang dihasilkan berjalan sesuai proses yang rasional dan berbasis informasi. Kualitas demokrasi akan merosot ketika presiden alergi terhadap kritik dan meremehkan pengetahuan,” lanjutnya.
Penegasan tentang pentingnya intelektualitas kepemimpinan tersebut tidak terlepas dari konteks tema aksi, yakni peringatan 37 tahun Tragedi Talangsari.
Dimas menilai ketidakmampuan pemimpin dalam memahami sejarah dan menegakkan keadilan merupakan bentuk kegagalan intelektual sekaligus moral.
Reporter: Tsabita Aulia
