Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?

Suara.com - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel mengatakan, jika praktik pemerasan terhadap pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan telah ada sejak 2012.

Ia mengklaim, sebelum dirinya menjabat di Kementerian Ketenagakerjaan, praktik itu telah berlangsung.

“Praktik itu saksi-saksi menyampaikan dari tahun 2012 dan sebelumnya praktik itu sudah ada. Saya dari 2024, saya baru tahu pejabat ketika ditangkap KPK,” katanya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Noel mengaku, jika awal mula dirinya menjabat sebagai wakil menteri, dirinya sibuk mengurus para buruh yang diperas oleh pihak perusahaan.

“Mana tahu. Kita kan sibuk ngurusin kawan-kawan media, kawan-kawan yang di-layoff, kawan-kawan buruh yang diperas oleh pengusaha,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dirinya bakal mengungkap siapa yang bermain dalam praktik ini. Ia juga menyebut, bakal membongkar siapa pihak yang memesan agar dirinya terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT).

“Tapi nanti kita ungkap lah siapa yang memainkan ini, siapa yang memesan saya supaya ditangkap. Nanti juga terungkap kok, tenang saja. Pokoknya kita lagi bertarung soal itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Noel mengakui kesalahannya dalam kasus ini. Ia mencoba untuk tidak melakukan pembelaan yang berlebihan.

“Secara substansi saya sudah mengakui salah. Saya mengakui salah. Saya enggak mau kaya mereka bilang ‘Wah Noel pembelaan’. Enggak saya enggak ngebela. Saya sudah ngaku salah,” katanya.

“Tapi hak saya sebagai warga negara punya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat saya,” imbuhnya.

Dalam perkara ini, Noel didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp3,3 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

Uang dan sepeda motor tersebut diduga diberikan oleh ASN Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

Di sisi lain, jaksa KPK juga mendakwa Noel telah menerima suap dan pemerasan sebesar Rp70 juta dari total keseluruhan nilai pemerasan sebanyak Rp6,5 miliar bersama sejumlah saksi terdakwa lain, di antaranya Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Noel dan kawan-kawan disebut memaksa para pemohon sertifikasi K3 untuk membayar uang dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp6,5 miliar.

Selain Noel, jaksa juga menyebut terdakwa lainnya, yaitu Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Irvian Bobby Mahendro mendapatkan Rp978,3 juta (Rp978.354.000), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra Rp652,2 juta (Rp652.236.000), dan Subkoordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan Rp326,1 juta (Rp326.118.000).

Kemudian, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati menerima Rp326,1 juta (Rp326.118.000), Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi Rp270,9 juta (Rp270.955.000), dan Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto Rp652,2 juta (Rp652.236.000).

Terakhir, Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri menerima Rp652,2 juta (Rp652.236.000) dan Koordinator Supriadi Rp294 juta (Rp294.063.000).

Pihak lain yang juga diduga menerima uang hasil pemerasan ialah Dirjen Binwasnaker & K3 2020–2024 Haryani Rumondang Rp381,2 juta (Rp381.281.000), Sekretaris Ditjen Binwasnaker & K3 2021–2024 Sunardi Manampiar Sinaga Rp288,1 juta (Rp288.173.000), serta Sekretaris Ditjen Binwasnaker & K3 2024–2025 Chairul Fadly Harahap Rp37,9 juta (Rp37.945.000).

Ada juga Koordinator Bidang Sistem Manajemen Mutu K3 (SMK3) Ida Rachmawati Rp652,2 juta (Rp652.236.000), Subkoordinator Bidang Penjaminan Mutu Lembaga K3 Nila Pratiwi Ichsan diduga menerima Rp326,1 juta (Rp326.118.000), dan Subkoordinator Bidang Penyusunan Standar Mutu Lembaga K3 Fitriana Bani Gunaharti Rp326,1 juta (Rp326.118.000).

Atas perbuatan ini, Noel dan kawan-kawan didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.