REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajukan tiga solusi mengatasi penonaktifan PBI BPJS Kesehatan akibat verifikasi data.
- Solusi pertama adalah pemberlakuan "Masa Transisi" wajib, melarang fasilitas kesehatan menolak pasien yang statusnya diverifikasi.
- Solusi lain menuntut Pemda proaktif "jemput bola" dan perlunya sinkronisasi data *real-time* antarlembaga terkait.
Oleh karena itu, Pemda diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memvalidasi data di lapangan melalui perangkat desa atau kelurahan.
"Pemerintah Daerah harus proaktif melakukan jemput bola. Jangan biarkan warga bingung saat kartunya mati. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan di daerah harus segera melakukan validasi ulang agar warga yang benar-benar berhak segera diaktifkan kembali statusnya," ujar politisi kawakan tersebut.
Langkah jemput bola ini dianggap efektif untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang. Dengan data yang akurat dari tingkat bawah, proses reaktivasi kepesertaan PBI bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
3. Sinkronisasi Data Real-Time dan Jalur Pengaduan Darurat
Solusi ketiga yang diusung adalah perbaikan sistem integrasi data secara real-time antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Dukcapil.
Dasco menyoroti bahwa masalah klasik penonaktifan sering kali berakar pada data yang tidak sinkron.
Ia mendorong dibentuknya kanal pengaduan darurat khusus bagi peserta PBI yang mendapati statusnya nonaktif secara mendadak.
Bagi penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar, kecepatan informasi adalah kunci.
Dasco ingin memastikan bahwa ketika seorang warga melakukan sanggahan atau verifikasi ulang di tingkat daerah, sistem di pusat bisa langsung merespons dalam hitungan jam, bukan minggu.
Langkah taktis Dasco ini diapresiasi sebagai upaya melindungi kelompok rentan yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah.
Mengingat demografi pemilih dan masyarakat produktif usia 18-45 tahun saat ini sangat peduli pada isu jaminan sosial—terutama bagi orang tua atau anggota keluarga mereka yang termasuk peserta PBI—langkah pimpinan DPR ini dianggap sebagai jawaban atas kecemasan publik.
DPR RI melalui fungsinya akan terus memantau implementasi di lapangan agar tidak ada satu pun warga miskin yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk sehat hanya karena persoalan teknis pemutihan data.
Sinergi antara pusat dan daerah menjadi harga mati agar kebijakan pembersihan data ini tidak menjadi bumerang bagi pelayanan publik nasional.
TERPOPULER
