Gedung 40 Lantai untuk MUI di Bundaran HI, Demi Efektivitas atau Ada Makna Politiknya?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan lahan seluas 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bukan hanya MUI, lahan strategis di jantung ibu kota tersebut juga diperuntukan untuk pembangunan gedung lembaga-lembaga Islam.

Prabowo menyebutkan gedung tersebut akan diisi oleh badan-badan umat Islam, seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain.

"Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan," kata Prabowo dalam acara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Periode 2025-2030 dan acara 'Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa’ di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026).

Awal Mula Rencana

Prabowo menyampaikan keputusan memilih lahan eks Keduataan Besar Inggris untuk gedung MUI dan ormas Islam lain berawal dari aspirasi yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

"Ini permintaan Imam Besar Istiqlal Prof. Nasaruddin kepada saya berapa bulan yang lalu. Permintaan beliau juga sebagai Menteri Agama menyampaikan: 'Pak, kantor MUI sekarang enggak jelas di mana.' Saya pun maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Tapi nanti, kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantungnya Ibu Kota Jakarta ini, di Bundaran HI," kata Prabowo.

Tujuan Bangun Gedung Bersama

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid menilai langkah Presiden Prabowo  mendirikan gedung untuk tempat bernaung MUI dan ormas-ormas Islam merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat kelembagaan umat Islam.

Baca Juga: Hasil Survei 72,8% Warga Puas Program MBG, Waka BGN: Bantu Kami Terus Lebih Baik

Melalui pemilihan lokasi gedung yang strategis bertempat sisi Jalan Thamrin, bersebelahan dengan Hotel Grand Hyatt, lembaga-lembaga umat diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan terkoordinasi

Selain untuk efektivitas, pemusatan kantor di satu gedung bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional yang selama ini ditanggung masing-masing lembaga.

"Supaya tidak lagi terbebani biaya overhead tiap bulan dan bisa fokus untuk memberdayakan umat,” kata Nusron.

Perbesar

Desain Gedung

Prabowo merencanakan pembangunan gedung tersebut mencakup 40 lantai. Hal ini sudah ia sampaikan pada akhir pekan lalu.

"Kita akan bangun gedung, terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai!" kata Prabowo.

Nusron membenarkan sebagaimana perencanaan, gedung MUI dan lembaga keumatan memang dirancang setinggi 40 lantai. 

Nantinya pembagian ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap lembaga agar konsolidasi kekuatan umat berjalan terpadu.

“Informasi desainnya sekitar 40 lantai dan akan dibagi untuk MUI, Baznas (Badan Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia), BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), ormas-ormas, semuanya ada di situ,” kata Nusron.

Anggaran dari Mana?

Nusron menegaskan perihal anggaran pembangunan gedung menjadi kewenangan pemerintah dan kementerian terkait.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rincian anggaran untuk pembangunan gedung belum ditetapkan.

"Belum, belum. Kalau angkanya belum. Kan baru proses desain," kata Pras di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya penyaluran anggaran pembangunan gedung bisa melalui pos anggaran di Kementerian Agama maupun pos anggaran lain.

"Itu kan masalah cara menyalurkan aja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa ndak lewat Kemenag juga bisa," kata Pras.

Kendati begitu, Pras memastikan bahwa pemerintah memang sudah menyiapkan lahan. Nantinya pembangunan gedung juga akan dimulai dari nol.

"Tanahnya itu. Iya," kata Pras.

Makna Simbolik dan Politik di Baliknya

Secara politik, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai langkah Prabowo menyediakan lahan di lokasi strategis untuk pembangunan gedung 40 lantai tersebut bisa diartikan sebuah dukungan dan kepedulian dari kepala negara.

"Secara politik tentu yang kita baca bahwa ini bentuk kepedulian dan juga respons yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada kelompok-kelompok Islam," kata Arifki kepada Suara.com, Rabu (11/2/2026)

Tetapi, menurutnya, ada efek domino secara persepsi politik. di mana bisa dilihat kembalinya naluri politik lama Prabowo.

"Selama ini memang tergambarkan kepada Anies Baswedan ketika misalnya Pak Prabowo kembali ke dalam atau kepada naluri politiknya yang lama, artinya didukung oleh kelompok-kelompok Islam," kata Arifki.

Arifki melihat mulai kembali terjalinnya kedekatan Prabowo dengan ormas-ormas Islam dengan isu-isu yang cukup relevan dengan kelompok-kelompok tersebut. Ia memberi contoh, semisal, beberapa kebijakan kementerian haji dan lainnya.

"Ini kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga pro dengan beberapa isu yang sangat concern dibicarakan oleh kelompok-kelompok Islam. Dan saya rasa ini cukup menguntungkan secara elektoral, begitupun juga dengan pertarungan narasi ataupun persepsi yang terjadi di kalangan, baik itu kelompok yang ingin mengambil ruang ini termasuk Mas Anies, maupun kelompok-kelompok lainnya," kata Arifki.

Kebutuhan, bukan Kemewahan

Rencana Prabowo tersebut bukan hanya berdampak terhadap persespsi di publik, melainkan juga sudah menulai kritik.

Salah satu kritik sebelumnya viral melalui video TikTok akun Anton R, yang menampilkan kontras antara rencana gedung mewah di Jakarta dengan kondisi SDN di Kabupaten Soe, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang atapnya bocor dan tidak layak.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham, memberikan respons tegas terkait kritik tersebut. Idrus menegaskan bahwa pembangunan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar fisik.

”Gedung lembaga Islam bukan kemewahan, tapi kebutuhan strategis bangsa," kata Idrus kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Menurut Idrus, penguatan lembaga keagamaan sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional. Ia mengingatkan publik agar jeli dalam melihat struktur kerja pemerintahan. 

“Jangan keliru membaca negara, presiden sudah tetapkan kebijakan, masalah ada di teknis pelaksanaan,” ujarnya.

Idrus sekaligus menekankan bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi. Ia menjelaskan bahwa isu-isu dasar seperti kemiskinan dan pendidikan sudah masuk dalam agenda utama pemerintah melalui berbagai program nyata. 

“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional,” pungkas Idrus