Sodorkan Zulhas Dampingi Prabowo, PAN Sedang Cek Ombak atau Serius?

Suara.com - Panggung politik Indonesia sudah diramaikan dengan narasi dukungan untuk Prabowo Subianto meneruskan kepemimpinan untuk periode kedua.

Bahkan, salah satu partai tak tanggung-tanggung sudah menyocokan nama untuk dipasangkan dengan Prabowo untuk 2029.

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu partai yang siap mendukung Prabowo lagi maju di Pilpres 2029 untuk ke-4 kalinya.

"Kita sudah mendukung Pak Prabowo tiga kali, keempat kalinya itu sudah jadi jawaban kita," kata Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno tegas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Saat disinggung mengenai peluang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk maju mendampingi Prabowo di 2029, Eddy menyatakan dukungannya secara terang-terangan.

Apalagi, menurutnya, kondisi politik saat ini memberikan ruang lebih luas bagi partai untuk mengajukan kader sendiri.

"Gini, bagi saya, saya adalah partai politik dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold. Tentu saya mau dukung Pak Zulhas," ungkapnya.

Ia bahkan percaya diri, majunya Zulhas sebagai cawapres akan menjadi energi besar bagi soliditas internal partai dan mendongkrak perolehan suara secara nasional.

"Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu. Bagi saya, itu juga akan menghidupkan mesin partai. Kader-kader juga akan tergerak untuk mendukung ketua umumnya," tuturnya.

Lantas bagaimana peluang Prabowo-Zulhas di 2029 bisa terwujud? ini bagian dari strategi PAN untuk cek ombak atau menyelam sambil minum air?

Sejarah Dukungan PAN

PAN memang jadi partai di luar Partai Gerindra, yang sudah tercatat mendukung Prabowo selama tiga kali berturut-turut sebagai calon presiden di Pilpres.

Pertama PAN mendukung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2014. Dukungan PAN kala itu memang murni karena pasangan Prabowo sebagai cawapres merupakan elit PAN itu sendiri yakni Hatta Rajasa.

Namun sayang, pasangan Prabowo-Hatta yang didukung PAN harus menerima kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK).

Kemudian dukungan PAN berlanjut buat Prabowo di perutungan ke dua pada Pilpres 2019. Kala itu Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya.

Namun lagi-lagi dukungan PAN buat Prabowo harus kandas. Tak lain karena Pilpres 2019 menyatakan kemenangan bagi pasangan Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin.

Dukungan PAN baru berbuah manis kala membawa Prabowo yang berpasangan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya menang di Pilpres 2024. PAN pun mendapat jatah sejumlah kursi di dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Tawarkan Zulhas

Usai tiga kali atau Hattrick mendukung Prabowo, PAN nampaknya belum puas. Kekinian partai berlambang matahari putih itu siap mendukung Prabowo keempat kalinya.

Zulhas pun selaku Ketua Umum partainya coba disodorkan menjadi pasangan Prabowo di 2029 nanti.

Terkat itu, analis Politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi menilai, langkah PAN dengan menyodorkan Zulhas sebagai pasangan Prabowo hanya sebagai cari perhatian alias Caper.

Menurutnya, langkah PAN juga bisa dilihat sebagai upaya mengamankan posisi di Kabinet kekinian.

"Ini saya pikir terlalu apa namanya ya, terlalu cari perhatian menurut saya gitu. Memang kita tahu konstelasi politik ini kan cepat dan mudah berubah. Jadi keinginan-keinginan seperti ini kan lebih bagaimana mencari posisi aman dalam koalisi," kata Asrinaldi saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/2/2026).

Asrinaldi juga melihat kalau langkah PAN tersebut hanya hanya sekedar test the wave atau cek ombak saja. Sambil melihat soal efek ekor jas atau coattail effect dari upaya tersebut.

"Ini kan sekedar cek ombak saja gitu. Ingin melihat bagaimana strategi yang disusun oleh PAN dengan menjual nama Prabowo. Dia ingin melihat reaksi, apakah masyarakat masih mendukung Prabowo," kata dia.

"Di situlah dia nanti akan melihatkan apakah dalam konteks efek ekor jas atau dalam konteks bagaimana mencari kawan koalisi. Ini strategi yang menurut saya juga apa namanya ya bagian yang dalam tanda kutip cerdik dari PAN," lanjutnya.

Etika Dipertanyakan

Apa yang dilakukan PAN juga bisa dilihat dari sisi kritis. Narasi dukungan Prabowo dua periode dan memasangkan Zulhas sebagai cawapres, dinilai terlalu kepagian.

Apalagi aturan main yakni regulasi Pemilu juga tengah akan direvisi mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.

"Jadi keinginan untuk bicara Presiden Prabowo dua periode itu terlalu dini menurut saya. Pertama, undang-undang pemilu saja pasca keputusan MK itu juga belum dibahas," kata Asrinaldi.

Menurutnya, kalau narasi dukungan tersebut hanya sebagai syarat mengamankan posisi PAN di kabinet, maka partai itu justru akan dapat sentimen negatif dari masyarakat.

"Komunikasi politik yang menurut masyarakat juga tidak elok gitu," ujarnya.

Pandangan kritis lainnya juga disampaikan oleh Analis Politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Kristian Widya Wicaksono.

Ia menilai manuver PAN tersebut bukan sekadar strategi elektoral, melainkan sinyal awal adanya upaya elite untuk mengamankan kekuasaan sejak dini.

Kristian menilai, dalam kerangka akuntabilitas demokrasi (democratic accountability), kekuasaan yang sehat seharusnya membutuhkan mitra penyeimbang dan kompetisi yang adil, bukan sekadar penguatan koalisi besar yang menutup ruang koreksi.

"Ketika hampir seluruh partai besar berhimpun dalam satu barisan dan bahkan sudah berbicara tentang keberlanjutan kekuasaan di awal masa jabatan, yang terancam bukan hanya kedudukan mitra penyeimbang, tetapi juga akal sehat demokrasi itu sendiri," ujar Kristian saat dihubungi Suara.com.

Bahaya Kartelisasi Partai

Lebih lanjut, Kristian menyoroti fenomena kartelisasi partai politik di Indonesia yang kian menguat.

Ia melihat kecenderungan partai-partai saat ini tidak lagi berlomba menawarkan gagasan alternatif pembangunan, melainkan hanya berkompetisi untuk masuk dan bertahan di pusat kekuasaan.

Kondisi ini, menurutnya, berisiko mereduksi demokrasi hanya sebatas prosedur rutin namun kehilangan rohnya sebagai ruang pertarungan ide bagi kepentingan publik. Ia memperingatkan bahwa dominasi koalisi besar dapat melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

"Stabilitas tanpa kritik adalah bentuk lain dari pembungkaman yang halus. Demokrasi tidak mati secara tiba-tiba, tetapi ia melemah perlahan ketika perbedaan dipersempit dan pilihan politik dipersepsikan tidak lagi relevan," tegas Kristian.

Terkait usulan nama Zulkifli Hasan sebagai pendamping Prabowo di masa depan, Kristian melihatnya sebagai upaya strategis untuk "mengunci" spektrum dukungan politik tertentu, khususnya dari kalangan pemilih Islam dan Muhammadiyah. Namun, secara demokratis, langkah ini justru dianggap mempersempit alternatif pilihan bagi warga negara.

Kristian juga menekankan aspek etika dalam berpolitik. Ia menganggap pembicaraan mengenai periode kedua di saat periode pertama baru berjalan merupakan bentuk kealpaan moral.

"Membicarakan dua periode sebelum satu periode pun dijalani dengan evaluasi yang jujur adalah bentuk kealpaan moral politik. Hal ini mengirimkan pesan bahwa keberlanjutan kekuasaan lebih diprioritaskan daripada pertanggungjawaban kepada rakyat," tambahnya.

Publik Patut Gelisah

Sebagai penutup, Kristian mengingatkan publik untuk tetap kritis dan waspada. Baginya, kegelisahan publik adalah tanda bahwa demokrasi masih berfungsi. Jika elite terlalu cepat merasa nyaman dan aman dalam kekuasaan, publik justru harus merasa khawatir terhadap masa depan akuntabilitas pemerintahan.

"Demokrasi tidak runtuh karena satu keputusan besar, melainkan karena serangkaian pilihan kecil yang mengabaikan prinsip kehati-hatian," pungkasnya.