- BGN dan pakar UGM berupaya meluruskan istilah UPF yang diadopsi dari luar negeri karena tidak sesuai standar ilmiah Indonesia.
- Pakar menyarankan BGN fokus pada kriteria substansial seperti bergizi, aman, dan halal daripada istilah asing UPF.
- BGN menegaskan program MBG memprioritaskan bahan pangan segar dari petani dan peternak lokal sesuai regulasi.
"Kami menyarankan gunakan istilah proses food saja atau pangan olahan yang tadi tetap bergizi, tetap aman ya, tetap halal ya. Jadi supaya keraguan dari pihak BGN nantinya untuk misalnya menghadirkan pangan olahan itu tidak lagi dirancu dengan konotasi negatif dari istilah UPF," tegasnya.
Fokus pada Bahan Baku Lokal
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN) Gunalan memastikan bahwa prioritas utama tetap berlandaskan pada Perpres Nomor 115 Tahun 2025.
Regulasi tersebut mengamanatkan penggunaan bahan pangan segar yang diserap langsung dari ekosistem lokal.
Ia menekankan bahwa fokus utama tetap pada pemberdayaan potensi lokal, mulai dari petani hingga peternak, guna menjamin kesegaran bahan pangan yang disajikan kepada masyarakat.
"Salah satu pasal itu pasal 38 ayat 1 itu jelas menyampaikan bahwa yang digunakan dalam kegiatan atau program makan bergizi Gratis adalah produk-produk dalam negeri yang berasal dari petani UMKM dan peternak lokal yang tentunya ini semua pada berbasis untuk bahan-bahan segar," ujar Gunalan.
Dipaparkan Gunalan, bahwa saat ini program MBG telah berkembang pesat. Tercatat hingga hari ini sudah ada 23 ribu lebih dapur SPPG yang telah berdiri dengan penerima manfaat mencapai 60,19 juta jiwa.
Namun, tak dipungkiri maraknya informasi yang tidak tepat mengenai istilah UPF di media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan di lapangan.
"Sehingga memang bahan-bahan yang sifatnya siap saji dan cepat itu sudah mulai kita hindari untuk kegiatan MBG ke depan," tandasnya.
TERPOPULER
