IPK Indonesia Turun, Eks Pimpinan KPK Soroti Lemahnya Reformasi Bea Cukai dan Pajak

Suara.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007–2011, M. Yasin, menilai penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencerminkan kegagalan serius dalam pembenahan tata kelola, terutama di sektor pelayanan publik seperti Bea Cukai dan perpajakan.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UPDATE , Yasin menyebut skor IPK Indonesia yang turun dari 37 menjadi 34 sebagai sinyal memburuknya praktik pemberantasan korupsi.

“Itu fakta real karena respondennya pelaku usaha domestik maupun internasional. Dan khusus untuk Indonesia, permasalahannya itu di masalah bribery atau suap,” ujarnya, dikutip pada (13/2/2026).

Ia menekankan bahwa IPK merupakan indeks gabungan yang diakui secara internasional dan disusun dari berbagai survei, termasuk persepsi pelaku usaha terhadap risiko suap dan integritas birokrasi.

Menurutnya, praktik tangkap tangan di lembaga yudikatif, eksekutif, hingga sektor pertambangan memperkuat persepsi negatif terhadap Indonesia.

Praktik Suap Sistemik di Bea Cukai

Yasin mengungkapkan, saat masih menjabat di KPK, timnya menemukan praktik pengumpulan uang setoran rutin di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menyebut praktik itu terjadi secara terstruktur.

“Setiap hari Jumat dikumpulkan… itu bukan cerita, itu fakta,” kata Yasin.

Ia menggambarkan adanya koordinator di tiap jalur pelayanan—jalur merah dan jalur hijau—yang mengumpulkan setoran dari bawah hingga ke tingkat tertentu.

Karena transaksi dilakukan secara manual tanpa komunikasi telepon, KPK kesulitan menggunakan metode penyadapan.

“Dia tidak maksimal menggunakan HP untuk komunikasi transaksi suap. Pakai cara manual yaitu setor-setor ke koordinator tadi,” ujarnya.

Pada 2008, KPK akhirnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Direktur Jenderal Bea Cukai saat itu.

Operasi tersebut menemukan uang tunai dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari berbagai titik.

Sekitar 80 pegawai dikenai sanksi administratif, sementara satu orang diproses pidana karena ditemukan bukti komunikasi terkait penerimaan uang.

Rekomendasi Tak Dijalankan

Yasin menilai persoalan utama bukan semata penindakan, melainkan kegagalan menjalankan rekomendasi perbaikan sistem.

Ia menyebut KPK telah melakukan kajian tata kelola di sektor Bea Cukai dan Pajak, termasuk studi banding ke negara lain.

“Sudah lengkap rekomendasinya, tapi ndak dijalani,” tegasnya.

Ia membandingkan sistem Indonesia dengan Singapura yang telah menerapkan layanan kepabeanan berbasis elektronik terintegrasi melalui sistem TradeNet.

Di negara tersebut, proses deklarasi hingga pembayaran pajak dilakukan secara digital dan terhubung antarinstansi, sehingga meminimalkan kontak langsung antara petugas dan pengguna jasa.

Menurut Yasin, di Indonesia sistem belum sepenuhnya terkomputerisasi sehingga masih terdapat celah (loophole) yang bisa dimainkan.

“Karena tidak fully computerized maka ada loophole yang bisa dimainkan di situ,” jelasnya.

Dengan sistem yang sepenuhnya terkomputerisasi, penentuan jalur pemeriksaan (merah atau hijau) dapat dilakukan otomatis berdasarkan parameter risiko yang sudah diprogram, sehingga tidak ada ruang intervensi manual.

Soroti Political Will

Yasin juga menyinggung pentingnya komitmen politik dari pucuk pimpinan pemerintahan untuk mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Ia menilai reformasi yang digaungkan selama ini belum menyentuh akar persoalan suap di layanan publik.

“Ini PR bersama semua instansi pemerintah, khususnya harus orang yang nomor satu harus memimpin untuk memperbaiki record ini,” katanya, merujuk pada peran Presiden dalam mendorong pembenahan tata kelola.

Menurutnya, tanpa perombakan sistemik, mulai dari penempatan pegawai yang kompeten, pemutusan praktik promosi berbasis uang, serta digitalisasi layanan yang transparan, penurunan IPK akan terus berulang.

“Kalau nggak dirubah nih berarti ya percuma saja sampai kapan pun kalau tidak diubah, tidak dicutting off orang-orang yang nakal, orang-orang yang inkompeten,” ujar Yasin.

Menurutnya, pemerintah memiliki kemampuan anggaran untuk mereformasi sistem dan bahkan menyewa konsultan guna mengadopsi praktik terbaik negara lain, namun langkah tersebut belum dijalankan secara serius.

"Punya duit untuk membayari merubah sistem menghire konsultan itu bisa tapi ndak dilakukan oleh pemerintah," punkasnya. (Dinda Pramesti K)