Prabowo Tegaskan Berani Ambil Abolisi dan Amnesti: Hukum Jangan Jadi Alat Politik

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak segan memberikam abolisi hingga amnesti. Langkah tersebut ia akan ambil demi menciptakan kepastian hukum.

Mulanya, dalam pidatonya di Indonesia Economic Outlook 2026, Prabowo menyampaikan tekadnya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia akan meminta siapapin mematuhi hukum, tanpa kompromi.

"Kita harus tegaklan hukum dengan baik tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh," kata Prabowo, Jumat (13/2/2026).

Prabowo menegaskan ia tidak mau bila di dalam pemerintahannya menggunakan hukum sebagai alat untuk lawan politik. Ia mengatakan hal itu sudah ia buktikan sendiri.

"Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu," kata Prabowo.

Prabowo mengingatkan agar pengadilan di Indonesia harus memberikan keputusan secara adil, tanpa keraguan yang beralasan.

"Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu," kata Prabowo.

Prabowo mengaskan bahwa dirinya sebagai pemegang mandat dari rakyat selaku kepala negara dan pemerintagan akan bertanggung jawab.

"Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita," kata Prabowo.

Prabowo berkeinginan rakyat Indonesia dapat merasakan hidup di dalam masyarakat dan pemerintahan yang bersih serta adil.

"Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil," kata Prabowo.

"Dan birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan kita akan mengadakan regenerasi," sambung Prabowo.