Debat Panas di DPR, Dasco Pasang Badan Demi Bantuan Diaspora Masuk ke Aceh

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara terbuka menolak usulan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait penanganan bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh.

Inti persoalan bermula dari niat baik warga Aceh yang berdomisili di Malaysia, untuk mengirimkan bantuan bahan pokok berupa minyak goreng dan gula pasir.

Namun, prosedur birokrasi dan kekhawatiran akan stabilitas pasar domestik memicu perbedaan pendapat yang cukup tajam antara pimpinan legislatif dan eksekutif tersebut dalam rapat koordinasi yang digelar di Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Kekhawatiran Mentan Terkait Sensitivitas Komoditas

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kekhawatirannya jika bantuan dalam bentuk barang, khususnya minyak goreng dan gula pasir, masuk ke Indonesia tanpa regulasi yang ketat.

Menurutnya, komoditas tersebut sangat sensitif terhadap dinamika pasar domestik, terlebih Indonesia saat ini merupakan salah satu eksportir minyak goreng terbesar.

Amran mengusulkan agar bantuan fisik tersebut dikonversi atau diuangkan saja agar lebih mudah dikelola dan tidak mengganggu neraca pangan nasional.

"Kami usulkan, kalau bisa, beras ini kan sangat sensitif," ucap Amran saat memberikan argumennya.

Tapi, pernyataan ini segera diluruskan oleh Dasco bahwa bantuan tersebut bukanlah beras.

"Tidak ada beras pak. Hanya minyak goreng dan gula pasir, itu juga sedikit," jawab Dasco memotong penjelasan Mentan.

Amran kemudian melanjutkan argumennya dengan menekankan posisi Indonesia sebagai negara eksportir.

Ia mengkhawatirkan adanya tumpang tindih kebijakan jika barang yang biasa diekspor justru masuk kembali sebagai bantuan dalam jumlah yang tidak terkontrol.

"Ya kalau masih bisa, kami mengusulkan. Karena kami juga kan ekspor minyak goreng ke sejumlah negara. Kalau memang bisa, bantuan itu diuangkan," kata Amran.

'Barang Sudah Dibeli, Jangan Dipersulit'

Mendengar usulan konversi menjadi uang, Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan sikap tegas.

Politisi Partai Gerindra ini menilai usulan Mentan tidak praktis dan justru akan memperlambat penyaluran bantuan kepada warga Aceh yang tengah menderita akibat bencana.

Dasco menekankan, barang-barang tersebut saat ini sudah berada di Port Klang, Malaysia, dan siap dikirimkan ke Indonesia.

Mengubah bantuan barang menjadi uang dianggap akan menimbulkan kerumitan administratif baru yang tidak perlu.

"Pengiriman ini hanya sekali. Sumbangan warga Aceh yang ada di Malaysia. Saya kira, Mentan tak akan berkeberatan karena jumlahnya juga tak banyak. Begitu ya pak?" kata Dasco.

Dasco mengingatkan bahwa secara logistik, proses pengembalian barang yang sudah dibeli untuk kemudian diuangkan kembali adalah hal yang sangat merepotkan.

"Barangnya sudah keburu dibeli. Barangnya sudah tinggal mau dikirim. Kasih dispensasi saja. Kalau diuangkan lagi, ya repot," kata Dasco.

Isu Pengawasan dan Distribusi di Lapangan

Selain masalah bentuk bantuan, Mentan Amran Sulaiman juga menyoroti aspek pengawasan. Ia mengkhawatirkan jika bantuan fisik tersebut masuk tanpa kontrol yang ketat, ada potensi barang-barang sumbangan tersebut disalahgunakan atau bahkan diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab, alih-alih sampai ke tangan pengungsi.

Menurut Amran, jika memang bantuan fisik harus tetap masuk, maka pemerintah harus memastikan rantai distribusinya aman.

"Namun, kalau harus masuk, pengasawan harus ketat," kata Amran.

Dasco pun mengamini perlunya pengawasan, namun tetap bersikukuh agar barang tersebut segera direalisasikan masuk ke Indonesia.

Mengingat waktu yang mendesak, Dasco meminta adanya koordinasi lintas kementerian untuk memberikan dispensasi khusus bagi bantuan kemanusiaan ini.

Mendorong Koordinasi Lintas Kementerian Menjelang Ramadan

Dalam arahannya, Dasco meminta bantuan tersebut segera diproses dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Baginya, urgensi bantuan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kemanusiaan dan momentum menyambut bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri.

"Mensesneg serta Menteri Keuangan bisa berkoordinasi dengan Dirjen Bea Cukai. Mentan sudah tahu, karena ini sumbangan, hanya sekali kirim, jumlahnya juga tak mengganggu. Saya pikir, bantuan ini bisa epat tersalurkan, tinggal kita awasi secara ketat," kata Dasco lagi.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi jalan tengah bagi birokrasi yang kaku dengan kebutuhan mendesak masyarakat di daerah bencana.

Dasco berharap ego sektoral antar lembaga tidak menghambat bantuan yang sudah disiapkan oleh masyarakat diaspora untuk saudara mereka di tanah air.