- Presiden terpilih Prabowo Subianto memilih pendekatan tertutup dengan mengandalkan data dari satuan tugas dalam menghadapi konglomerat.
- Pertemuan tertutup ini diduga karena Prabowo telah mengantongi rekam jejak pengusaha terkait persoalan hukum pertambangan atau kehutanan.
- Strategi ini berbeda dari Jokowi dan bertujuan menghindari persepsi publik mengenai adanya "proyek titipan" dari pemerintah baru.
Suara.com - Pendekatan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menghadapi para pengusaha besar dan konglomerat dinilai akan berbeda dari gaya kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo disebut mulai bergerak secara tertutup dengan mengandalkan data serta masukan dari berbagai satuan tugas (satgas).
Analis politik Selamat Ginting mengungkapkan, pertemuan-pertemuan tertutup yang belakangan dilakukan Prabowo dengan sejumlah konglomerat bukan tanpa alasan. Ia menduga Prabowo telah mengantongi “catatan” terkait rekam jejak para pengusaha tersebut, terutama yang bersinggungan dengan persoalan hukum.
“Saya kira Prabowo mengundang mereka itu setelah ada masukan-masukan dari satgas-satgas. Misalnya, kemungkinan keterlibatan mereka dalam beberapa kasus-kasus pertambangan, kasus kehutanan, dan lain-lain,” ujar Selamat Ginting dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, keputusan Prabowo menggelar pertemuan secara tertutup dan tidak frontal di hadapan publik merupakan bentuk pendekatan persuasif. Prabowo dinilai ingin menghadapi para aktor ekonomi tersebut berdasarkan “rapor” atau rekam jejak masing-masing perusahaan.
Selamat juga menyoroti fakta bahwa tidak semua konglomerat dipanggil secara bersamaan. Hal ini, menurutnya, memperkuat dugaan adanya klasifikasi berdasarkan data hukum yang telah diterima Prabowo.
“Mengapa cuma sekitar lima, bukan sembilan-sembilannya (konglomerat)? Jadi menurut saya ini satu-satu dipanggil. Nah, sesuai dengan rapor mereka, kira-kira begitu. Tentu kita mesti menggunakan kata praduga ya,” lanjutnya.
Berbeda dengan Jokowi yang kerap tampil terbuka saat menggandeng konglomerat dalam berbagai proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Prabowo disebut memilih “jalan sunyi”. Langkah ini dinilai sebagai upaya menghindari pengulangan persoalan atau persepsi publik mengenai adanya “proyek titipan”.
Selamat Ginting menilai strategi tersebut sejalan dengan sikap kritis Prabowo terhadap oligarki sejak Pilpres 2014 dan 2019. Pemanggilan para pengusaha besar ini dianggap sebagai langkah proaktif atau jemput bola, sebelum muncul tuntutan publik terkait komitmennya dalam pemberantasan mafia tambang dan kehutanan.
“Karena itu sebelum dituntut oleh publik ‘gimana sikapmu presiden terhadap mereka’. Nah, ini sudah dipanggil duluan. Kira-kira gitu, Bung,” pungkasnya.
Baca Juga: Deal Dagang Prabowo-Trump: Produk AS Bebas Bea Masuk, Barang RI Kena Tarif 19 Persen
Langkah Prabowo ini diprediksi menjadi babak baru dalam relasi antara penguasa dan pengusaha di Indonesia. Ke depan, data dari satgas penegakan hukum disebut akan menjadi variabel kunci dalam penentuan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Reporter: Tsabita Aulia
