Verifikasi Data BPJS PBI Dimulai, Pemerintah Dahulukan Pasien Katastropik dalam Ground Check

Bangun Santoso | Lilis Varwati | Suara.com

Kamis, 19 Februari 2026 | 16:18 WIB
Verifikasi Data BPJS PBI Dimulai, Pemerintah Dahulukan Pasien Katastropik dalam Ground Check
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
  • Pemerintah memulai verifikasi lapangan peserta BPJS Kesehatan PBI-JK nonaktif, diawali dengan peserta penyakit katastropik pada 19 Februari 2026.
  • Ground check bertujuan memutakhirkan DTSEN melibatkan pendamping PKH, petugas BPS, dan mitra statistik berdasarkan kondisi lapangan objektif.
  • Verifikasi lapangan dibagi dua tahap; tahap awal menyasar 106.153 individu hingga 14 Maret 2026, dan tahap kedua sekitar 11 juta individu setelah Lebaran.

Suara.com - Pemerintah resmi memulai ground check atau verifikasi lapangan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sempat dinonaktifkan. Pada tahap awal, proses verifikasi difokuskan kepada peserta dengan penyakit katastropik atau kronis.

Pencanangan ground check dilakukan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang National Statistic Command Center (NSCC), Kantor BPS, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

“Sesuai arahan Pak Menko, Alhamdulillah hari ini kita tindaklanjuti keputusan bersama DPR beberapa waktu lalu untuk memulai ground check,” kata Gus Ipul.

Ground check dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melibatkan puluhan ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas BPS daerah, serta mitra statistik.

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan proses verifikasi harus mengikuti standar BPS serta berbasis kondisi objektif di lapangan, bukan asumsi petugas. Ia juga mengingatkan data yang dikumpulkan menentukan siapa yang berhak memperoleh perlindungan negara.

“Mudah-mudahan masyarakat mau memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Ingat, data yang saudara isi akan menentukan siapa yang dilindungi oleh negara,” tuturnya.

Ia meminta pendamping PKH memperkuat koordinasi dengan BPS dan dinas sosial daerah serta menyelesaikan ground check tepat waktu.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, verifikasi lapangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai dengan pelatihan pendamping sebelum pelaksanaan lapangan pekan depan dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.

Tahap awal ini memprioritaskan peserta PBI dengan penyakit katastropik atau kronis yang sempat mengalami penonaktifan kepesertaan.

“Ground check tahap pertama ini akan dilakukan kepada 106.153 individu atau kira-kira 104.000 keluarga,” kata Amalia.

Secara paralel, persiapan tahap kedua dilakukan pada akhir Februari. Verifikasi tahap kedua dijadwalkan berlangsung setelah libur Lebaran mulai 1 April 2026 selama sekitar satu bulan.

Tahap kedua mencakup seluruh peserta PBI nonaktif yang tidak menderita penyakit kronis dengan cakupan sekitar 11 juta individu atau sekitar 5,9 juta keluarga.

“Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua,” ucapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Prabowo Tetapkan Susunan Baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 20262031, Ini Daftarnya!

Prabowo Tetapkan Susunan Baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 20262031, Ini Daftarnya!

News | Kamis, 19 Februari 2026 | 15:50 WIB

Pemerintah Mulai Groundcheck Data BPJS PBI, Gus Ipul Minta Tak Ada Orang Titipan

Pemerintah Mulai Groundcheck Data BPJS PBI, Gus Ipul Minta Tak Ada Orang Titipan

News | Kamis, 19 Februari 2026 | 15:02 WIB

Cegah Pemborosan APBN, Pemerintah Mulai Groundcheck Data 11 Juta Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan

Cegah Pemborosan APBN, Pemerintah Mulai Groundcheck Data 11 Juta Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan

News | Kamis, 19 Februari 2026 | 13:34 WIB

Lowongan Kerja BPJS Kesehatan untuk Semua Jurusan, Deadline 28 Februari

Lowongan Kerja BPJS Kesehatan untuk Semua Jurusan, Deadline 28 Februari

Bisnis | Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32 WIB

Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai

Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai

News | Rabu, 18 Februari 2026 | 19:46 WIB

Kemensos Pandu Operator Dinsos se-Indonesia Cara Reaktivasi PBI JK

Kemensos Pandu Operator Dinsos se-Indonesia Cara Reaktivasi PBI JK

News | Rabu, 18 Februari 2026 | 17:08 WIB

RS Wajib Terima Pasien PBI Darurat! Bakal Ada BPJS yang Kontrol

RS Wajib Terima Pasien PBI Darurat! Bakal Ada BPJS yang Kontrol

News | Rabu, 18 Februari 2026 | 12:46 WIB

Terkini

Redam Ketegangan, Presiden Korsel Lee Jae Myung Sampaikan Penyesalan kepada Korea Utara

Redam Ketegangan, Presiden Korsel Lee Jae Myung Sampaikan Penyesalan kepada Korea Utara

News | Senin, 06 April 2026 | 16:06 WIB

Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa Hak Orang Miskin Diotak-Atik?

Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa Hak Orang Miskin Diotak-Atik?

News | Senin, 06 April 2026 | 15:59 WIB

Konflik Timur Tengah Berpotensi Picu Krisis Pupuk, Ketahanan Pangan Terancam?

Konflik Timur Tengah Berpotensi Picu Krisis Pupuk, Ketahanan Pangan Terancam?

News | Senin, 06 April 2026 | 15:58 WIB

Wabah Campak Mematikan di Bangladesh: 130 Anak Tewas, Ribuan Terinfeksi dalam Waktu Singkat

Wabah Campak Mematikan di Bangladesh: 130 Anak Tewas, Ribuan Terinfeksi dalam Waktu Singkat

News | Senin, 06 April 2026 | 15:53 WIB

KSPI Wanti-Wanti Gelombang PHK dalam 3 Bulan: Sektor Padat Karya Paling Terpukul

KSPI Wanti-Wanti Gelombang PHK dalam 3 Bulan: Sektor Padat Karya Paling Terpukul

News | Senin, 06 April 2026 | 15:47 WIB

Driver Online Cabuli Penumpang di Jakarta Pusat, Pelaku Positif Sabu

Driver Online Cabuli Penumpang di Jakarta Pusat, Pelaku Positif Sabu

News | Senin, 06 April 2026 | 15:40 WIB

Pakar Kehutanan UGM: Pembangunan Ancam Tutupan Hutan Indonesia

Pakar Kehutanan UGM: Pembangunan Ancam Tutupan Hutan Indonesia

News | Senin, 06 April 2026 | 15:30 WIB

Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik

Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik

News | Senin, 06 April 2026 | 15:25 WIB

Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC

Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC

News | Senin, 06 April 2026 | 15:23 WIB

Soal Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Komisi I DPR RI Jadwalkan Pemanggilan Menhan

Soal Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Komisi I DPR RI Jadwalkan Pemanggilan Menhan

News | Senin, 06 April 2026 | 15:18 WIB