- Kejagung menuntut pidana mati enam terdakwa penyelundupan hampir dua ton sabu yang ditangkap di perairan Kepulauan Riau.
- Para terdakwa menyadari penuh saat mengangkut sabu dan menerima pembayaran untuk peran mereka dalam operasi lintas negara tersebut.
- Skala penyelundupan yang masif menjadi alasan utama tuntutan maksimal karena mengancam stabilitas dan melibatkan sindikat internasional.
Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan mendalam terkait tuntutan pidana mati terhadap enam terdakwa kasus penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat total hampir dua ton.
Penyelundupan besar ini terdeteksi di wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri) dengan menggunakan kapal Sea Dragon Terawa.
Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan, para terdakwa diketahui memiliki kesadaran penuh saat melakukan aksi pengangkutan barang haram tersebut di tengah laut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa para terdakwa tidak dalam kondisi tidak tahu menahu saat proses pemindahan barang berlangsung.
“Mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket atau sekitar dua ton sabu di tengah laut,” kata Anang Supriatna di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Kesadaran para terdakwa ini menjadi salah satu poin krusial dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum.
Fakta persidangan mengungkap bahwa para terdakwa memahami secara detail lokasi penyimpanan sabu di dalam kapal. Sebagian barang bukti disimpan di bagian haluan kapal, sementara sebagian lainnya diletakkan di area dekat mesin kapal untuk menyamarkan keberadaannya.
Selain itu, terungkap pula adanya aliran dana kepada salah satu anak buah kapal (ABK) yang terlibat dalam operasi penyelundupan ini.
Salah satu terdakwa, Fandi Ramadhan, diketahui menerima pembayaran sebesar Rp8,2 juta atas perannya dalam pengangkutan tersebut.
Anang Supriatna menegaskan bahwa seluruh elemen tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang ada.
“Berdasarkan fakta sidang, sudah terungkap bahwa menurut penuntut bahwa itu dia bekerja di perusahaan, dia menerima pembayaran, dia mengangkut barang, dan mengetahui bahwa barang itu barang haram, barang narkotika,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Tuntutan hukuman mati yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan tanpa alasan yang kuat. Kejagung menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk ketegasan negara dalam menghadapi ancaman narkotika yang sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa.
Skala penyelundupan yang mencapai hampir dua ton ini dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas dan keselamatan warga negara Indonesia.
Anang Supriatna menegaskan bahwa keterlibatan jaringan lintas negara menjadi pertimbangan utama dalam pemberian tuntutan maksimal tersebut.
“Karena yang penting bagi kami, negara dalam hal ini, komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini, ‘kan, hampir dua ton, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini, ‘kan, kejahatan internasional sindikatnya,” katanya.