- KSPI dan Partai Buruh mendesak pembatalan impor 105.000 mobil pick up India karena berpotensi PHK buruh domestik.
- Presiden KSPI meminta KPK menyoroti transparansi proses kebijakan impor mobil pick up dari India tersebut.
- Ribuan buruh berencana unjuk rasa di DPR RI pada 4 Maret 2026 menolak impor mobil dan menuntut lima tuntutan lainnya.
“Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?” kata Said Iqbal.
Sebaliknya, jika 105.000 unit pick up diproduksi di dalam negeri akan berdampak terhadap perpanjangan kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.
Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk jumlah tersebut dapat menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.
“Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang,” kata Iqbal.
Sejumlah produsen mobil, seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurut Said Iqbal, apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.
“Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor,” ujarnya.
Turun Aksi
Menanggapi kebijakan impor mobil dari India, ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada 4 Maret 2026. Aksi akan digelar di depan Gedung DPR RI.
"Aksi ini direncanakan diikuti sekitar 1.000 hingga 2.000 buruh dari wilayah Jabodetabek," kata Said Iqbal.
Ada lima tuntutan utama yang dibawa buruh dalam aksi pada pekan depan, antara lain pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), pengesahan RUU Ketenagakerjaan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi.
Kemudian HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah), kejelasan dan sanksi tegas terkait pelanggaran THR termasuk pembebasan pajak THR dan pembayaran H-21, dan penolakan rencana impor 105.000 mobil pick up.
TERPOPULER
