Skandal Sertifikat K3: KPK Endus Aliran Uang Haram ke Pejabat Kemnaker dalam Penerbitan SKP

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan yang menerima uang saat mengurus penerbitan maupun perpanjangan surat keputusan penunjukan (SKP) untuk perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3).

Dugaan ini mencuat seiring dengan pendalaman yang dilakukan penyidik KPK terhadap sejumlah saksi yang berasal dari internal kementerian tersebut.

“Dalam penerbitan ataupun perpanjangan SKP itu, diduga ada uang tidak resmi yang diberikan PJK3 kepada oknum-oknum di Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Budi mengatakan KPK memeriksa sejumlah pihak dari Kemenaker sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker, yakni pada 23 Februari 2026.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengonfirmasi aliran dana dan mekanisme pemberian uang yang diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa keselamatan kerja demi memuluskan administrasi mereka.

Para saksi yang dipanggil penyidik KPK adalah AW selaku Kepala Seksi Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Kemenaker pada 2019, dan AWE selaku Kepala Subdirektorat Akreditasi Kemenaker pada 2021-2023.

Keduanya dianggap memiliki informasi penting terkait prosedur birokrasi di dalam kementerian yang diduga disalahgunakan oleh para oknum.

“Saksi-saksi dari pihak Kemenaker didalami berkaitan dengan penerimaan uang dari penerbitan SKP ya, surat keputusan penunjukan bagi para perusahaan untuk melakukan pelatihan kepada personel-personel atau tenaga kerja yang ingin mendapatkan sertifikasi keterampilan tertentu,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Kasus yang mengguncang Kementerian Ketenagakerjaan ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu.

Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Penyidikan ini mengungkap jaringan yang cukup luas di dalam struktur kementerian. Daftar lengkap tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK dalam tahap awal adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022–2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH).
3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020–2025 Subhan (SB).
4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020–2025 Anitasari Kusumawati (AK).
5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret–Agustus 2025 Fahrurozi (FAH).
6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS).
7. Subkoordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP).
8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP).
9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM).
10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM).
11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).

Penetapan tersangka ini menunjukkan adanya keterlibatan dari berbagai level jabatan, mulai dari tingkat subkoordinator hingga pejabat tinggi setingkat Direktur Jenderal dan Wakil Menteri.

KPK terus menelusuri bagaimana praktik pemerasan ini dilakukan secara sistematis dalam pengurusan sertifikasi yang seharusnya menjadi standar keselamatan kerja nasional.

Pengembangan kasus ini tidak berhenti pada sebelas tersangka tersebut. Pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS), mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Chairul Fadhly Harahap (CFH), serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang (HR).

KPK kini fokus mendalami sejauh mana uang tidak resmi tersebut mengalir dan siapa saja yang turut menikmati hasil dari dugaan pemerasan sertifikat K3 tersebut.

Penyidik terus mengumpulkan bukti-bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi tambahan dan penyitaan dokumen terkait penerbitan SKP PJK3 untuk memperkuat konstruksi perkara bagi para tersangka yang sudah ditahan maupun yang baru ditetapkan.