ICW Desak KPK Awasi Ketat SPPG Polri, Ada Potensi Uang Negara Hilang Hingga Rp2 Triliun?

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta lembaga antirasuah memberikan pengawasan khusus terhadap 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri. 

“Kami mengirimkan surat ke Deputi Pencegahan dan Monitoring. Adapun isi dari surat tersebut, kami memberikan surat yang meminta Deputi untuk memberikan atensi lebih kepada mekanisme pengelolaan SPPG yang sekarang dimiliki oleh Polri," kata Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Dia mengungkapkan temuan ICW menunjukkan bahwa SPPG Polri dikelola melalui perantara, yakni Yayasan Kemala Bhayangkari. Dari penelusuran ICW, kata Yassar, yayasan tersebut memiliki banyak cabang hingga ke tingkat daerah.

"Jadi kalau kita hitung ada 490 Polres dan ada 34 Polda. Kalau kita lihat dari website-nya Yayasan Kemala Bhayangkari itu ada sekitar 419 yayasan," ujar Yassar.

"Jadi kami menengarai bahwa berdirinya ribuan SPPG ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari tingkat daerah. Dan ini sangat banyak dan pengurusnya berbeda-beda begitu," tambah dia.

Lebih lanjut, ICW juga mempersoalkan insentif Rp6 juta setiap harinya selama 313 hari dalam setahun. Dengan begitu, Yayasan Kemala Bhayangkari ditaksir akan mendapatkan hingga Rp2 triliun dalam setahun.

"Jadi kalau menurut kalkulasi kami, estimasi kalau misalkan memang betul ada 1.179 SPPG dan itu semua dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, uang yang berputar dari insentif saja untuk dalam satu tahun itu bisa sampai 2 triliun.  Jadi itu di luar dari dana operasional dan dana yang awal diberikan oleh BGN sekitar 500 juta rupiah," tutur Yassar.

Sekadar informasi, Polri membangun 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di Indonesia, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Polri juga akan membangun 1.500 SPPG di seluruh Indonesia pada 2026.