- Suami Dwi Sasetyaningtyas dihukum berat karena melanggar komitmen LPDP, wajib mengembalikan dana dan di-blacklist dari institusi pemerintah.
- Mahfud MD menganggap hukuman tersebut pantas, namun ia mendesak pemerintah mengatasi akar masalah ketidakpuasan publik.
- Mahfud menyoroti ketakutan publik melaporkan kesewenang-wenangan oknum aparat karena ancaman terhadap keselamatan dan usaha mereka.
Suara.com - Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas terhadap keluarga Dwi Sasetyaningtyas (Dwi Tyas), ibu muda yang viral lantaran membanggakan status Warga Negara Asing (WNA) anaknya.
Suami Dwi Tyas yang berstatus sebagai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi dijatuhi sanksi berat karena dinilai melanggar komitmen pengabdian kepada negara.
Pemerintah memutuskan untuk mem-blacklist sang suami dari seluruh urusan pekerjaan dengan institusi pemerintahan. Tak hanya itu, ia juga diwajibkan mengembalikan seluruh dana pendidikan LPDP yang telah dikeluarkan negara, lengkap beserta bunganya.
Menanggapi sanksi tegas tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai hukuman itu sudah sepatutnya diberikan. Namun, ia kembali memberikan peringatan keras bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap akar masalah yang membuat seorang WNI sampai hati melecehkan negaranya sendiri.
Menurut Mahfud, suara Dwi Tyas sejatinya merupakan representasi dari jeritan publik yang selama ini dibungkam oleh rasa takut.
“Pemerintah harus mengubah dong karena ini bukan hanya Dwi Tyas, ini kan hanya orang mewakili suara publik yang sebenarnya sudah terasa, terutama di masyarakat-masyarakat kecil. Ini banyak sekali terjadi ya,” ungkap Mahfud MD dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Rabu (25/2/2026).
Mahfud MD kemudian mengungkap sejumlah realitas pahit yang terjadi di lapangan. Ia mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan oknum aparat, namun mereka terlalu takut untuk bersuara ke publik.
Ia mencontohkan dua kasus nyata. Pertama, kasus rakyat kecil di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ditindak aparat hanya karena berjualan sayur di halaman rumahnya sendiri.
“Harusnya kan dibina saja kan,” ujarnya.
Kasus kedua yang lebih miris menimpa seorang pengusaha hotel di Jawa Timur. Mahfud menceritakan bagaimana pengusaha tersebut didatangi oknum aparat dan diperas dengan kedok “dana keamanan”.
“Misalnya hotel ya di Jawa Timur itu didatangi oleh aparat, dimintai kontribusi dana keamanan besarnya sampai 18 juta setahun, seperti asuransi tapi tidak ada kuitansinya. Untuk pengamanan hotel kalau ada bom, kalau ada apa lah. Kalau tidak mau (bayar) lalu diteror, ‘kamu kalau ada bom di sini kamu yang tanggung jawab, kami tidak tanggung jawab lagi,’ lalu dengan ancaman macam-macam,” ujarnya.
Oknum tersebut, lanjut Mahfud, terus memberikan teror secara tidak langsung yang berujung pada ancaman penutupan usaha jika pengusaha hotel tidak menyetor uang yang diminta.
Ironisnya, saat Mahfud menawarkan diri untuk membongkar kasus-kasus tersebut ke ranah publik, para pelapor menolak keras karena takut nyawa dan usahanya terancam.
“Kasus yang terjadi dilaporkan ke saya, di meja segini orang laporan, tapi minta namanya tidak disebut karena semakin disebut, wah dia bisa dihabisi dengan segala cara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Mahfud mendesak agar pemerintah segera melakukan perbaikan sistemik dan membersihkan oknum-oknum yang menyengsarakan rakyat. Menurutnya, nasionalisme tidak bisa tumbuh hanya dari paksaan.
TERPOPULER
