Anggota Komisi VI Kaget Tahu Impor Mobil India dari Media: Semestinya Dibahas Dulu di DPR

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti tajam langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang melakukan impor masif sebanyak 105.000 unit kendaraan pickup dari India.

Herman menilai, pengadaan sarana transportasi untuk program Koperasi Desa Merah Putih tersebut perlu diaudit transparansinya karena melibatkan anggaran negara yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 24,66 triliun.

Ia mengungkapkan bahwa kekinian sebagian kecil kendaraan, sekitar 1.200 unit, sudah tiba di Indonesia.

Namun, ia menyayangkan minimnya koordinasi dan keterbukaan informasi mengenai spesifikasi kendaraan yang dipilih untuk program desa tersebut.

"Agrinas Pangan Nusantara pernah mempresentasikan alokasi anggaran masing-masing desa sebesar Rp 3 miliar. Rinciannya Rp 1,6 miliar untuk gedung dan Rp 500 juta untuk modal kerja, sisanya sarana prasarana termasuk transportasi. Namun, mereka tidak pernah menyebutkan jenis dan kualifikasi transportasinya seperti apa," ujar Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Politisi Partai Demokrat ini mengaku terkejut saat mengetahui dari media bahwa kendaraan yang diimpor berjumlah 105.000 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp 24,66 triliun.

Menurutnya, proyek sebesar ini seharusnya melalui pembahasan mendalam di DPR RI sebelum dieksekusi.

"Ini anggaran besar sekali, semestinya dibahas dulu di DPR. Untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, semestinya ini juga terbuka kepada publik," tegasnya.

Herman menjelaskan, bahwa urgensi dari Perpres Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebenarnya adalah untuk mempercepat peningkatan ekonomi desa dengan memotong mata rantai distribusi yang panjang.

Namun, pengadaan kendaraan dalam jumlah masif dari luar negeri justru menimbulkan pertanyaan besar.

Sejalan dengan sikap pimpinan DPR, Herman menyatakan dukungannya terhadap usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menghentikan sementara proyek pengadaan tersebut.

"Saya sepakat dengan Pak Dasco untuk menghentikan dulu sampai betul-betul nanti ada keputusan dari pemerintah yang memastikan bahwa ini dapat dijalankan dengan benar," imbuhnya.

Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan penjelasan rinci terkait efektivitas penggunaan mobil impor asal India tersebut bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

"Kita ingin misi Koperasi Desa Merah Putih ini menjembatani kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi basis ekonomi daerah, tapi prosesnya harus akuntabel," pungkasnya.