Debat ICW: Desak Politisi Lepas Pengaruh Bisnis demi Cegah Konflik Kepentingan

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak para politisi yang menjabat di lembaga legislatif untuk melepaskan seluruh pengaruh serta keuntungan dari bisnis yang mereka kelola. Desakan ini mengemuka dalam forum debat 'Kepung ICW vs 6 Politisi' yang digelar di Teater Utan Kayu, Jumat (27/2/2026).

Mosi utama yang diangkat adalah kewajiban politisi menjabat untuk melepas kendali bisnis guna mencegah praktik trading in influence (perdagangan pengaruh). ICW menekankan bahwa sekadar melepas kepemilikan saham tidaklah cukup jika sang politisi masih memiliki kontrol secara terselubung.

“Banyak praktik di mana politisi mengeklaim sudah tidak memiliki saham, padahal mereka tetap bertindak sebagai beneficial owner atau memiliki kontrol penuh atas bisnis tersebut,” ujar peneliti ICW, Almas Sjafrina, Sabtu (28/2/2026).

Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Riezal Ilham Pratama, menyepakati perlunya pencegahan konflik kepentingan. Namun, ia berpendapat akar masalahnya adalah ketergantungan finansial partai politik pada pemodal besar.

Riezal mengusulkan agar negara meningkatkan pendanaan publik bagi partai politik sebagai investasi untuk menciptakan infrastruktur demokrasi yang sehat dan berintegritas.

“Negara harus mau berinvestasi pada partai politik agar mereka tidak bergantung pada pengusaha. Jika partai sehat, pengusaha tidak perlu masuk partai hanya untuk mengamankan kepentingan bisnisnya melalui kebijakan,” jelas Riezal.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mekanisme internal untuk melarang kader duduk di komisi DPR yang berkaitan langsung dengan sektor bisnis pribadinya.

Senada dengan itu, perwakilan Partai Buruh, Margianta, mendukung penuh desakan agar politisi melepas pengaruh bisnis tanpa menggunakan skema proxy, seperti mengalihkan aset kepada anggota keluarga. Ia menilai keterikatan elite politik dengan industri ekstraktif telah memperlemah perlindungan terhadap hak-hak buruh.

Namun, Margianta menambahkan bahwa solusi struktural tidak cukup hanya dengan menambah dana bantuan politik. Ia mendorong kebijakan pajak yang lebih progresif terhadap kelompok super kaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan praktik penghindaran pajak.

“Orang-orang kaya ini harus dikenai pajak yang adil guna mendukung redistribusi kekayaan nasional,” tegasnya.

ICW dalam forum tersebut menyimpulkan bahwa konflik kepentingan di parlemen tidak hanya merusak integritas lembaga, tetapi juga mencederai iklim usaha yang adil. Lembaga antirasuah ini mendorong lahirnya regulasi tegas dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik guna memastikan para pejabat publik benar-benar bersih dari cengkeraman kepentingan bisnis selama masa jabatan mereka.

___________________________

Reporter: Dinda Pramesti K