Pimpinan Ponpes di Lombok Lecehkan Santriwati Modus Manipulasi Doktrin, Polisi Sita Kondom

Suara.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) membeberkan praktik keji yang dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren di wilayah Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Tersangka berinisial MTF diduga kuat melakukan pelecehan seksual terhadap santriwatinya sendiri dengan memanfaatkan pengaruh dan otoritasnya sebagai pimpinan lembaga pendidikan agama.

Kepala Subdit II Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Res PPA-PPO) Polda NTB, Kompol Pratiwi Noviani, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari rangkaian penyidikan mendalam yang dilakukan oleh tim penyidik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa tersangka MTF menggunakan strategi tertentu untuk melancarkan aksinya tanpa perlawanan dari korban.

"Dalam proses penyidikan, tersangka diduga melakukan perbuatan dengan memanfaatkan posisi dan otoritasnya. Modus yang digunakan antara lain memanipulasi keadaan dengan pendekatan doktrinal serta memanfaatkan kerentanan korban sehingga korban tergerak melakukan perbuatan yang melanggar hukum," katanya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (3/3/2026).

Penyidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa tindakan asusila ini tidak hanya terjadi satu kali.

MTF diduga melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang terhadap korban yang sama, yang menunjukkan adanya pola eksploitasi yang terstruktur di dalam lingkungan pondok pesantren tersebut.

"Ada yang sampai empat kali terhadap salah satu korban, serta terdapat korban lainnya dengan peristiwa serupa," ujarnya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian mencatat ada dua orang santriwati yang secara resmi melaporkan MTF atas dugaan pelecehan seksual yang berujung pada tindakan persetubuhan.

Laporan ini menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk membongkar lebih dalam mengenai praktik-praktik penyimpangan yang terjadi di bawah kepemimpinan tersangka.

Berdasarkan keterangan para saksi dan korban, perbuatan asusila tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni sejak awal Mei 2025 hingga pertengahan Agustus 2025.

Lokasi kejadian berada di lingkungan pondok pesantren, tepatnya di dalam kamar khalwat, sebuah ruangan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan spiritual namun justru disalahgunakan oleh tersangka.

Polda NTB menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan perlindungan terhadap korban yang masih di bawah umur atau dalam kondisi rentan.

Setelah mengantongi bukti-bukti yang cukup, penyidik meningkatkan status MTF dari saksi menjadi tersangka.

"Jadi, dari serangkaian penyidikan yang dilakukan secara profesional dan perspektif perlindungan korban, status terlapor telah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka dan saat ini yang bersangkutan telah ditahan," kata Pratiwi.

Penahanan terhadap MTF mulai dilakukan sejak Senin, 2 Maret, di Rumah Tahanan (Rutan) Polda NTB. Langkah ini diambil untuk mempermudah proses penyidikan serta mencegah tersangka menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Selain itu, penahanan ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi para korban dan saksi yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP), tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial yang memperkuat sangkaan terhadap MTF.

Barang bukti tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi hingga bukti fisik di lokasi kejadian.

Beberapa barang bukti yang diamankan antara lain dokumen administrasi pondok pesantren yang menunjukkan posisi tersangka, pakaian yang dikenakan korban saat kejadian, hingga temuan yang cukup mengejutkan berupa potongan bungkus kondom di lokasi.

Selain itu, penyidik juga menyita kunci kamar serta barang-barang lain yang berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Atas perbuatan bejatnya, MTF kini terancam hukuman berat. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis untuk memastikan keadilan bagi para korban.

MTF ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Penerapan UU TPKS dalam kasus ini menjadi sangat penting mengingat adanya unsur penyalahgunaan wewenang dan posisi atasan terhadap bawahan atau pendidik terhadap anak didik.

Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi pengelola lembaga pendidikan lainnya agar selalu menjaga integritas dan keamanan para peserta didik dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kepolisian juga terus melakukan pendalaman untuk memastikan apakah masih ada korban lain yang belum berani melapor.

Pendampingan psikologis terhadap dua santriwati yang menjadi korban juga terus diupayakan guna memulihkan trauma akibat perbuatan tersangka MTF di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat mereka menimba ilmu agama dengan aman.