Pakar UGM: Perang AS-Israel Vs Iran Pertegas Momentum Indonesia Keluar dari Board of Peace

Suara.com - Indonesia dinilai sedang berada pada momentum yang tepat untuk mengoreksi kebijakan luar negerinya. Terutama untuk segera keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Diah Kusumaningrum, menegaskan bahwa realitas yang ada saat ini dengan pecahnya konflik antara US-Israel dengan Iran sudah cukup menjadi bukti konkret bagi pemerintah untuk mengambil jarak.

Jika pada awal lalu keputusan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian itu mungkin didasari informasi yang belum lengkap. Namun situasi terkini telah menunjukkan kontradiksi tajam.

"Sekarang sudah ada bukti-bukti yang lebih konkret, ada dasar untuk mengoreksi keputusan Indonesia dan Indonesia perlu keluar dari Board of Peace," tegas Diah dalam Strategic Talk Institute of International Studies (IIS), Departemen Ilmu Hubungan Internasional, UGM, dikutip, Rabu (4/3/2026).

Alih-alih mengedepankan pendekatan damai, Diah memaparkan bahwa BoP justru mempertontonkan serangan militer yang tergolong sebagai crime of aggression (kejahatan agresi).

Serangan ilegal dari dua anggota BoP, US dan Israel ke Iran, dinilai sangat membahayakan stabilitas dan keamanan regional di Timur Tengah maupun skala global.

"Bertolak belakang dengan namanya Dewan Perdamaian, ini justru membahayakan perdamaian, perdamaian sejati serta perdamaian berkelanjutan baik dalam konteks Palestina, konteks Regional Timur Tengah maupun Global," tuturnya.

Belum lagi, keterlibatan Palestina dalam proses-proses di dalam BoP pun dinilai nihil. Klaim dukungan terhadap perjuangan Palestina yang sering digaungkan oleh pendukung dewan ini dianggap hanya sebatas retorika.

"Jangankan mengedepankan kepentingan Palestina, melibatkannya pun tidak gitu ya dan sampai hari ini serangan-serangan terhadap Palestina, Gaza, itu masih terus berlangsung," ucapnya.

Selain masalah kemanusiaan, Diah menyatakan bahwa BoP tengah melakukan polarisasi tajam terhadap negara-negara di dunia. Struktur dewan ini memaksa negara-negara untuk memilih pihak antara blok Amerika Serikat dan Israel atau posisi sebaliknya.

Kondisi ini dinilai sangat merugikan posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Kita ingat dulu Amerika sering bilang 'either you are with us or against us'. Nah, Board of Peace ini jelas merupakan proses polarisasi negara-negara yang ada di dunia dan saya kira Indonesia jangan mau ikut menjadi bagian polar yang agresif," tuturnya.

Masalah distribusi sumber daya yang tak adil di dalam organisasi itu pun menjadi sorotan.

"Ini justru malah menarik iuran dari banyak negara termasuk negara selatan, negara kecil gitu. Israel-nya malah boleh bayarnya nanti-nanti aja gitu. Jadi ada banyak kontradiksi gitu ya," ujarnya.

Risiko terbesar bagi Indonesia jika tetap bertahan di dalam BoP adalah ancaman terhadap reputasi internasional dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Indonesia yang memegang teguh Dasasila Bandung dan prinsip antikolonialisme dianggap melakukan kesalahan besar jika tetap menjadi bagian dari koalisi yang bersifat agresor ini.

"Harga terbesar saya kira reputasi Indonesia, mungkin tidak langsung untuk saat ini tapi untuk generasi mendatang dan segala macam, sejarah akan mencatat Indonesia menjadi bagian dari agresor, complicit, dan saya kira sebagai warga negara Indonesia saya tidak mau," tandasnya.

Sebagai alternatif, Diah menyarankan Indonesia untuk memperkuat aliansi dengan kelompok yang lebih konsisten membela Palestina, seperti The Hague Group.

Kelompok yang dimotori oleh Afrika Selatan dan Kolombia ini dianggap sebagai sekutu yang lebih setia pada prinsip hukum internasional dan kemerdekaan Palestina dibandingkan Board of Peace.

"Jadi kalau cuman urusan cari teman, cari sekutu, cari aliansi untuk mendukung kemerdekaan Palestina, ada teman-teman yang lebih benar, lebih setia pada perjuangan ini daripada Board of Peace," pungkasnya.