Terbukti Selingkuh, Hakim di Sulteng dan Sabang Dipecat, Ada yang Tega Palsukan Data Istri

Suara.com - Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan dan sanksi nonpalu terhadap dua orang hakim.

Keputusan ini diambil setelah keduanya terbukti menjalin hubungan perselingkuhan saat masih terikat dalam ikatan pernikahan sah dengan pasangan masing-masing.

Kasus ini mencoreng integritas lembaga peradilan di wilayah Sulawesi Tengah dan Sabang, Aceh.

Kedua hakim yang terjerat skandal tersebut adalah LTS, seorang hakim yustisial pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, serta DW yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sabang.

Berdasarkan hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), LTS dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sementara itu, DW dijatuhi sanksi nonpalu, yang berarti dilarang menyidangkan perkara selama dua tahun.

“Memutuskan para terlapor terbukti melanggar Angka 3.3.1 (1), Angka 5.5.1.1, dan Angka 7.1 Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012,” kata Ketua Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Desmihardi yang juga Wakil Ketua KY, seperti keterangannya sebagaimana dilansir Antara, Rabu (4/3/2026).

Dalam proses persidangan etik tersebut, LTS dan DW memberikan pembelaan di hadapan majelis. Keduanya mengakui secara terbuka dan menyatakan penyesalan mendalam atas perselingkuhan yang dilakukan saat mereka masih bertugas sebagai hakim tingkat pertama.

MKH menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang mencederai kehormatan serta martabat profesi hakim di mata masyarakat.

Fakta persidangan mengungkap bahwa saat ini LTS dan DW telah resmi bercerai dari pasangan terdahulu mereka. Keduanya kemudian memutuskan untuk menikah pada Oktober 2024.

Meski telah membangun rumah tangga baru, keduanya dilaporkan masih menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak dari pernikahan sebelumnya dan menjaga pola komunikasi yang kondusif.

Kesaksian tersebut diperkuat oleh kehadiran mantan pasangan masing-masing yang bertindak sebagai saksi meringankan dalam persidangan.

Para saksi membenarkan adanya upaya pertanggungjawaban dari para terlapor. MKH mencatat adanya kesungguhan penyesalan serta keinginan kuat dari kedua hakim tersebut untuk mempertahankan rumah tangga baru mereka.

Hal ini menjadi pertimbangan bagi MKH untuk menerima sebagian pembelaan, namun tetap menegaskan bahwa pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) telah terjadi dan harus diberikan sanksi.

Sidang MKH yang berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Selasa (3/3) ini dipimpin oleh Desmihardi.

Susunan anggota majelis terdiri dari perwakilan KY yakni Abhan, Williem Saija, dan Setyawan Hartono, serta perwakilan Hakim Agung yaitu Tama Ulinta Tarigan, Nurul Elmiyah, dan Lailatul Arofah.

Selain kasus perselingkuhan LTS dan DW, MKH juga menyidangkan perkara etik lain yang melibatkan hakim berinisial DD dari Pengadilan Negeri Kraksaan, Jawa Timur, pada Senin (2/3).

DD resmi dijatuhi sanksi pemecatan karena terbukti melakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya, serta melakukan tindakan manipulatif terkait data pribadi.

Rekam jejak DD menunjukkan bahwa selama periode 2017 hingga 2020, ia hanya mengirimkan nafkah sebanyak empat kali kepada keluarganya, dengan frekuensi hanya satu kali dalam setahun.

Tindakan ini dinilai sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban yang merusak wibawa seorang hakim dalam kehidupan berkeluarga.

Pelanggaran DD tidak berhenti pada penelantaran. Ia terbukti memalsukan informasi pribadi dan mengubah data kependudukan istrinya demi memuluskan proses perceraian.

DD diketahui menggunakan surat keterangan “gaib” dalam gugatan cerainya agar proses hukum di pengadilan agama dapat berjalan lebih cepat. Di hadapan majelis, DD mengakui seluruh perbuatannya tersebut.

Lebih lanjut, DD juga kedapatan memalsukan data Kartu Keluarga (KK) dengan memasukkan nama kedua anaknya ke dalam dokumen tersebut secara sepihak.

Padahal, dalam putusan pengadilan sebelumnya, tidak ada ketetapan resmi mengenai hak asuh anak. DD berdalih tindakan tersebut dilakukan demi melindungi masa depan anak-anaknya.

“Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Desmihardi membacakan amar putusan atas perkara etik DD.