Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun

Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mencapai Rp9,4 triliun. Angka tersebut ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Berdasarkan laporan BPK RI terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam tata kelola minyak Kementerian ESDM, ditemukan kerugian pada PT Pertamina sebesar Rp2,5 triliun. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara dalam penjualan solar non-subsidi PT Pertamina dan PT PPN periode 2018-2023 yang secara keseluruhan mencapai Rp9,41 triliun," ujar Hakim Anggota Sigit Herman Binaji saat membacakan putusan, Kamis (26/2/2026).

Namun, majelis hakim menolak dalil mengenai kerugian perekonomian negara sebesar Rp171 triliun yang diajukan oleh tim ahli lainnya. Hakim menilai perhitungan tersebut masih bersifat asumsi dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat.

"Majelis hakim berpendapat bahwa perhitungan kerugian perekonomian negara yang disampaikan ahli Nailul Huda dan Wiko Saputra masih bersifat asumsi. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi sehingga hasilnya tidak pasti dan tidak nyata. Oleh karena itu, kerugian perekonomian negara tersebut dinyatakan belum terbukti secara hukum," jelas Sigit.

Hakim menegaskan bahwa mereka sepenuhnya sependapat dengan penghitungan resmi dari BPK, namun tidak sependapat dengan hasil analisis kerugian ekonomi dari para ahli tersebut karena kurangnya pembuktian yang konkret. "Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, unsur merugikan keuangan negara dinyatakan telah terpenuhi," tambahnya.

Sebelumnya, dalam persidangan yang sama, majelis hakim telah menjatuhkan vonis terhadap sejumlah mantan petinggi PT Pertamina Patra Niaga. Eks Direktur Utama Riva Siahaan serta mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusmaya masing-masing dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Sementara itu, mantan VP Trading Operations Edward Corne divonis lebih berat, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.