- Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menolak jawaban KPK dalam praperadilan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.
- Penetapan tersangka dinilai menyimpang karena dilakukan tanpa adanya perhitungan kerugian negara yang jelas dan terbukti.
- Kuasa hukum meminta penetapan tersangka Yaqut tertanggal 8 Januari 2026 dinyatakan tidak sah secara hukum.
Ia juga meminta hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan menyatakan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 88 Tahun 2026 tertanggal 8 Januari 2026 tentang Penetapan Tersangka Yaqut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, Mellisa meminta agar tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap Yaqut dinyatakan tidak sah.
"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon," katanya.
Sebelumnya, KPK menyatakan dalil permohonan praperadilan Yaqut bukan merupakan ruang lingkup kewenangan hakim praperadilan dan dinilai error in objecto.
KPK berpendapat penghitungan kerugian keuangan negara serta substansi perkara bukan objek praperadilan, melainkan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam perkara ini, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024.
Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.
