Kuasa Hukum Gus Yaqut: Tersangka Korupsi Tanpa Kerugian Negara Ibarat Pembunuhan Tanpa Korban!

Suara.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyatakan menolak seluruh jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, mengibaratkan penetapan kliennya sebagai tersangka sebelum adanya penghitungan kerugian negara mirip penetapan tersangka pembunuhan tanpa adanya korban meninggal dunia.

"Dengan demikian, penetapan tersangka dalam perkara Tipikor tanpa adanya perhitungan kerugian negara yang jelas dan dapat dibuktikan, sama halnya dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka pembunuhan padahal tidak ada korban yang meninggal dunia,” kata Mellisa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

“Yang mati belum ada, tetapi seseorang sudah ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan," tambahnya.

Mellisa menilai penetapan tersangka tindak pidana korupsi sebelum adanya perhitungan kerugian negara merupakan bentuk penyimpangan hukum karena perbuatan yang dituduhkan belum jelas dan belum terbukti.

"Secara hukum, hal demikian merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas due process of law, karena perbuatan yang dituduhkan tidak diterangkan secara konkret, status hukumnya tidak jelas, dan unsur pokok delik belum terbukti," jelasnya.

Ia berpendapat dalil permohonan terkait penetapan tersangka dan rangkaian proses penyidikan merupakan objek kewenangan hakim praperadilan untuk diuji keabsahannya.

Menurut Mellisa, penetapan tersangka terhadap Yaqut tidak memenuhi unsur materiil Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor sehingga cacat secara formil maupun substansi dan tidak sah menurut hukum.

"Bahwa pokok-pokok yang disampaikan di dalam petitum permohonan praperadilan a quo merupakan upaya paksa yang secara hukum berada dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan untuk diuji keabsahannya. Oleh karenanya seluruh dalil-dalil termohon dalam eksepsinya tidak berdasar hukum dan harus ditolak," ungkapnya.

Mellisa juga mengungkapkan hingga kini Yaqut belum pernah menerima surat penetapan tersangka, melainkan hanya surat pemberitahuan penetapan tersangka.

"Kalaupun termohon berpendapat tetap menggunakan hukum acara yang lama, maka timbul pertanyaan mendasar, mengapa sampai saat ini pemohon tidak pernah menerima surat penetapan tersangka dan yang diterima justru hanya surat pemberitahuan penetapan tersangka?" ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan penerapan hukum acara oleh KPK tidak jelas dan tidak konsisten.

“Hal ini justru semakin menunjukkan bahwa penerapan hukum acara oleh termohon tidak jelas, tidak konsisten, dan membingungkan," kata Mellisa.

Mellisa menegaskan permohonan praperadilan telah disusun secara jelas, sistematis, dan lengkap, baik dari sisi formil maupun materiil, serta sesuai dengan KUHAP dan yurisprudensi konstitusional.

"Bahwa dengan demikian, permohonan praperadilan a quo yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi seluruh ketentuan formil dan materiil sehingga eksepsi termohon haruslah ditolak untuk seluruhnya," ujarnya.

Ia juga meminta hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan menyatakan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 88 Tahun 2026 tertanggal 8 Januari 2026 tentang Penetapan Tersangka Yaqut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, Mellisa meminta agar tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap Yaqut dinyatakan tidak sah.

"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon," katanya.

Sebelumnya, KPK menyatakan dalil permohonan praperadilan Yaqut bukan merupakan ruang lingkup kewenangan hakim praperadilan dan dinilai error in objecto.

KPK berpendapat penghitungan kerugian keuangan negara serta substansi perkara bukan objek praperadilan, melainkan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara ini, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.