Baca 10 detik
- Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menolak alasan Bupati Pekalongan (Fadia A. Rafiq) tidak paham birokrasi akibat latar belakang musisi dangdut.
- Irawan menekankan prinsip hukum bahwa semua orang, apalagi kepala daerah, dianggap mengetahui hukum dan tidak bisa berkelit dari tanggung jawab.
- Kepala daerah wajib memanfaatkan sistem birokrasi pendukung dan berkoordinasi dengan Kemendagri jika menghadapi kesulitan tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Asep juga menyebut bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar dan sejumlah pihak lainnya telah mengingatkan Fadia berulang kali soal konflik kepentingan.
