Sidang Praperadilan Yaqut, Ahli Sebut Penyidik Masih Bisa Terapkan KUHAP Lama

Suara.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Riau, Erdianto Effendi berpendapat jika penyidik masih diperbolehkan menggunakan KUHAP lama, dalam proses penyidikan, meski kini telah ada peralihan KUHAP baru.

Hal itu disampaikan Erdianto, saat sidang praperadilan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tentang dugaan tindak pidana korupsi kuota haji, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

"Jadi, untuk penyidikan masih sama?" tanya Tim Biro Hukum KPK, Indah Oktianti, dalam ruang sidang.

"Masih sama ya, masih boleh," jawab Erdianto.

Tim hukum KPK mengilustrasikan, jika penyidikan sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP Baru, kemudian terbitnya Sprindik, hingga surat pemanggilan dan penyitaan dilaksanakan pada tahun 2025. Kemudian, pada tahun 2026, berlaku KUHAP Baru.

"Bagaimana yang harus dilakukan oleh penyidik dengan adanya perubahan KUHAP ini?" tanya tim hukum KPK.

Erdianto menuturkan, jika mengacu peraturan Jaksa Agung dan peraturan Kapolri, ada ketentuan yang menyatakan dalam berita acara pemeriksaan pada proses penyidikan yang sudah berlangsung itu tetap mengacu kepada ketentuan yang lama.

“Namun, pada saat proses dakwaan nanti itu harus menyesuaikan bagaimana yang disebutkan dalam KUHAP baru, harus disebutkan pasal yang baru," tuturnya.

Erdianto melanjutkan, jika tidak ada perbedaan antara KUHAP Lama dan KUHAP Baru dalam hal penetapan tersangka harus didasarkan minimal 2 alat bukti.

Kemudian, UU KPK pasal 44 itu tentang bukti permulaan sejalan dengan KUHAP Lama ataupun KUHAP Baru.

Tim Biro Hukum KPK, kemudian ikut menyoroti tentang pemberitahuan penetapan tersangka harus diberitahukan pada tersangka maksimal 1 hari pasca surat penetapan tersangka dituangkan. Persoalan tersebut tidak diatur dalam KUHAP Lama.

"Bagaimana menurut pendapat ahli, apakah penetapan tersangka yang diatur di dalam pasal 90 KUHAP baru ini dimana disitu ada harus diberitakan kepada tersangka paling lama satu hari dan dituangkan dalam surat penetapan itu diatur juga di dalam KUHAP yang lama?" tanya tim hukum KPK.

"Sepengetahuan saya tidak diatur, nomenklatur penetapan tersangka itu tidak diatur di dalam KUHAP lama, yang ada hanyalah adanya pengertian tersangka dan nomenklatur tentang penetapan tersangka berdasarkan KUHAP lama itu diatur dalam peraturan teknis di institusi penyidik masing-masing, seperti di dalam peraturan Kapolri atau peraturan Jaksa Agung atau peraturan KPK," jawabnya.

Dalam KUHAP Baru, lanjut Erdianto, menang ada penambahan dari sisi alat bukti, diantaranya alat bukti elektronik, barang bukti, dan yang dianggap sebagai pengamatan akhir. Kemudian, selainnya masih sama antara alat bukti yang diatur dalam KUHAP Lama maupun KUHAP Baru.

Erdianto sempat menyinggung tentang pengacuan perubahan pasal sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 3, yang mana UU Tipikor dicabut tersebut diatur dalam pasal 622 ayat 4 pasal 2 pengacuannya menjadi pasal 603, dan pasal 3 pengacuannya menjadi pasal 604.

Seharusnya konstruksi hukum, delik yang diatur dalam KUHAP lama ataupun KUHAP baru tidak ada perbedaan signifikan.

"Konstruksi hukum delik-delik yang diatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru, termasuk bab 30 ini yang mengatur tentang tindak pidana khusus, khususnya pasal 603 tindak pidana korupsi ini, sebetulnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara pasal 603 dengan pasal 2 UU Tipikor maupun pasal 604 dengan pasal 3 UU Tipikor," jelasnya.

"Jadi, yang dimaksud dalam pasal 631 tadi lebih pada penyebutan karena pasal angka-pasalnya yang berbeda seperti misalnya pasal 372 KUHP lama menjadi pasal 486 ke dalam KUHP baru. Nah, ini nomor pasalnya yang berbeda, tetapi konstruksinya itu hampir lebih kurang sama," imbuhnya.

Sebabnya, lanjut Erdianto, jika ada seseorang melanggar pasal 2 atau pasal 3 UU TIpikor, dapat dimaknai jika dia juga dalam perbuatan pidananya dapat dikenai pasal 603 atau 604.

"Iyah sama, paling penyebutan saja kan, secara formal ya harus disebutkan karena amanat dalam ketentuan peralihan KUHP baru harus disebutkan, merujuk ke ketentuan yang baru, hanya merujuk, tapi secara substansi itu tidak mengubah karena sama," tandasnya.