- Pakar hukum pidana menilai Sprindik nomor 01/Dik.00/01/01/2026 keliru karena mencampur dasar hukum KUHP lama dan KUHP baru.
- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan menguji penetapan tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023–2024.
- KPK menyatakan penetapan tersangka disebabkan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai aturan 92% reguler dan 8% khusus.
Suara.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali, menilai ada kekeliruan dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan nomor Sprin.Dik/01/Dik.00/01/01/2026 tertanggal 8 Januari 2026.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Praperadilan ini diajukan Yaqut untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
“Kalau dari surat ini, sebetulnya ada yang keliru. Kelirunya adalah menggunakan dua dasar hukum yang tidak boleh digunakan bersamaan,” kata Mahrus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Dua dasar hukum yang dimaksud ialah KUHP lama dan KUHP baru dalam satu Sprindik yang sama. Terlebih, Mahrus menegaskan sudah ada aturan mengenai waktu pemberlakuan KUHP lama dan KUHP baru.
“Soal Sprindik tanggal 8 Januari 2026 tersebut, jika itu Sprindik baru, maka ia menggantikan Sprindik lama. Artinya penyidikan dimulai tanggal 8 Januari 2026, sehingga wajib menggunakan KUHP/KUHAP baru,” ujar Mahrus.
“Masalahnya, jika Sprindik dan penetapan tersangka diterbitkan di hari yang sama, kapan penyidik mencari dan mengumpulkan bukti? Padahal penetapan tersangka adalah ending dari proses pencarian minimal dua alat bukti yang sah,” tandas dia.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Kejagung Periksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh Terkait Dugaan Korupsi Ekspor POME
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Pada pertemuan Jokowi dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, Indonesia diberikan penambahan kuota haji sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.
“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).
Dia menjelaskan alasan pengaturan tersebut ialah mayoritas jemaah haji mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus biayanya lebih besar dibandingkan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.
Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.
