- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan eks Menteri Agama Yaqut terkait penetapan tersangka korupsi kuota haji.
- Hakim memutuskan penetapan tersangka telah sesuai prosedur formil karena didukung minimal dua alat bukti sah.
- Kasus korupsi kuota haji tahun 2023 dan 2024 ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp622 miliar.
Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Adapun praperadilan yang dimohonkan oleh Yaqut soal status tersangkanya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan.
“Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya nihil,” kata Hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Dalam putusannya, hakim telah melalukan sejumlah pertimbangan hukum, di antaranya sebelum menetapkan Yaqut sebagai tersangka, penyidik telah mengumpulkan sejumlah bukti.
“Menimbang, bahwa mengenai penetapan tersangka adalah proses menetapkan seorang menjadi tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,” ujarnya.
Kemudian, majelis hakim juga melakukan pertimbangan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 menegaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 bukti yang sah.
“Pemeriksaan praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara,” ungkapnya.
Setelah melalui pembuktian, hakim melihat KPK selaku termohon telah menetapkan Gus Yaqut sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti.
“Maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi ketentuan,” jelasnya.
Seperti diberitakan, Yaqut sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka kasus kuota haji bersama Staf Khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Namun, keduanya belum ditahan.
KPK juga telah meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan terhadap kedua tersangka, dalam bepergian keluar negeri hingga 12 Agustus 2026.
KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat, salah satunya kediaman Yaqut di kawasan Jakarta Timur, kantor travel haji dan umrah di Jakarta, hingga ruang Dirjen Penyelenggara Hajk dan Umrah Kementerian Agama.
Sejumlah barang bukti yang dianggap terkait dalam perkara ini telah disita penyidik. Di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.
Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp622.090.207.166,41 (Rp622 miliar) dalam perkara kuota haji tambahan periode 2023 dan 2024.
TERPOPULER
