Kemenkes Akui Baru 60 Persen Puskesmas Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data terbaru, baru sekitar 60 persen dari total 10.200 Puskesmas di seluruh Indonesia yang memiliki layanan khusus untuk menangani korban kekerasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI, dr. Imran Pambudi, dalam sebuah diskusi terkait strategi penguatan layanan bagi korban kekerasan.

“Catatan kami itu 60 persen Puskesmas kita, dari sekitar 10.200 Puskesmas, sudah bisa melayani. Tapi kalau rumah sakit ini memang agak sedikit, hanya sekitar 45 persen rumah sakit yang bisa melakukan layanan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Imran, Kamis (12/3/2026).

Layanan Rumah Sakit Masih Terbatas

Dibandingkan Puskesmas, kesiapan rumah sakit dalam menyediakan layanan bagi korban kekerasan tercatat lebih rendah.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan kapasitas layanan kesehatan, terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut serta dukungan psikologis bagi korban.

Kemenkes Perkuat SOP Penanganan Kasus

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kemenkes menyatakan telah menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman bagi tenaga medis dalam menangani korban kekerasan.

Pedoman pelayanan serta sistem rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini telah diperbarui secara berkala sejak 2020 hingga 2021.

UPTD PPA Jadi Penghubung Antar Layanan

Salah satu hambatan yang kerap muncul dalam penanganan kasus kekerasan adalah persoalan administratif, terutama pada kasus sensitif seperti aborsi bagi korban pemerkosaan yang membutuhkan sejumlah dokumen, termasuk surat dari kepolisian.

Menurut Imran, fasilitas kesehatan tidak dapat menangani persoalan ini sendiri. Karena itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dirancang menjadi penghubung antar lembaga dalam sistem layanan tersebut.

“Sebetulnya desainnya hubungannya ada di UPTD. UPTD ini yang harusnya menjadi penghubung untuk semua mekanisme jejaring tadi. Jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, tim medis akan terlebih dahulu memberikan penilaian medis kepada korban.

Jika korban memutuskan untuk melanjutkan kehamilan, maka status anak serta dukungan sosial bagi ibu dan bayi nantinya akan dikawal oleh Dinas Sosial melalui koordinasi UPTD PPA.

Peran Pendamping Korban Dinilai Penting

Selain layanan medis, Kemenkes juga menekankan pentingnya pendampingan bagi korban kekerasan. Banyak korban yang mengalami trauma, rasa takut, hingga tekanan dari pelaku sehingga enggan melapor atau datang ke fasilitas kesehatan sendirian.

Dalam hal ini, Kemenkes mengapresiasi peran lembaga pendamping seperti Forum Pengada Layanan (FPL) yang membantu korban mendapatkan akses layanan kesehatan sekaligus dukungan psikologis.

Dengan penguatan peran UPTD PPA sebagai pusat koordinasi, pemerintah berharap hambatan administratif antara kepolisian, layanan kesehatan, dan lembaga sosial dapat dipangkas.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan hak korban untuk memperoleh layanan medis dan perlindungan hukum secara cepat dan terpadu sesuai dengan mandat peraturan yang berlaku.

Reporter: Tsabita Aulia