- Sejumlah fraksi DPR RI mendukung opsi Presiden Prabowo mengurangi gaji pejabat akibat krisis global.
- Fraksi Golkar dan NasDem menekankan pentingnya kajian teknis dan simulasi sebelum pemotongan gaji diterapkan.
- Presiden mempertimbangkan efisiensi lain seperti WFH, mencontoh langkah ekstrem Pakistan menghadapi tekanan ekonomi.
"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata Eddy.
Sebelum memunculkan opsi pemotongan gaji, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong berbagai langkah penghematan lainnya, termasuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Presiden juga mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara maupun sektor swasta sebagai upaya menekan mobilitas dan konsumsi energi nasional di tengah ancaman krisis energi global.
Sebagai referensi kebijakan, Presiden mencontohkan langkah-langkah ekstrem yang telah diambil oleh sejumlah negara lain, salah satunya Pakistan. Negara tersebut telah menerapkan kebijakan kritis untuk menyelamatkan ekonomi nasionalnya, termasuk pemberlakuan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga mencapai 50 persen. Selain itu, Pakistan juga telah memangkas hari kerja menjadi hanya empat hari dalam sepekan guna menekan biaya operasional negara.
Di Pakistan, penghematan dilakukan secara menyeluruh dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan parlemen secara signifikan. Pemerintah setempat juga memangkas penggunaan BBM pada kendaraan dinas, membatasi operasional kendaraan operasional pemerintah, hingga menghentikan sementara sejumlah belanja non-prioritas.
Pengadaan kendaraan baru, alat pendingin ruangan (AC), hingga perabot kantor dihentikan total untuk mengalokasikan dana ke sektor yang lebih mendesak.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah ekstrem dari negara lain tersebut dapat menjadi bahan kajian mendalam bagi pemerintah Indonesia.
Kajian ini diperlukan untuk menentukan instrumen kebijakan penghematan mana yang paling relevan dan efektif untuk diterapkan di dalam negeri guna memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Batas Defisit 3 Persen, Kecuali Keadaan Darurat
