Usut Teror Air Keras Andrie Yunus, TAUD Desak Presiden Prabowo Bentuk Tim Investigasi Independen

Suara.com - Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) secara resmi melayangkan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas terkait kasus kekerasan yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Kasus penyiraman air keras yang menyasar aktivis hak asasi manusia tersebut dinilai memerlukan penanganan khusus melalui pembentukan tim investigasi independen guna menjamin transparansi dan keadilan.

Staf Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekaligus anggota TAUD, Afif Abdul Qoyum, menekankan bahwa pembentukan tim ini tidak boleh dilakukan secara sepihak.

Menurutnya, pelibatan pihak-pihak terdekat korban menjadi syarat mutlak dalam proses pengungkapan fakta di lapangan.

"Kami dari tim advokasi untuk demokrasi ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim investigasi independen dengan berkonsultasi kepada pendamping dan keluarga korban dalam pembentukannya untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif dan menyeluruh," katanya dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Senin.

Independensi dan Pertanggungjawaban Hukum

Persoalan independensi menjadi sorotan utama TAUD dalam mengawal kasus ini. Afif menegaskan bahwa tim investigasi yang nantinya dibentuk oleh Presiden Prabowo harus memiliki integritas tinggi dan tidak boleh terintervensi oleh kekuatan politik maupun kelompok kepentingan mana pun. Hal ini penting agar seluruh aktor yang terlibat dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Serta memastikan keseluruhan pelaku dimintai pertanggungjawaban tanpa hambatan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Selain desakan kepada pihak Istana, TAUD juga menyoroti kinerja institusi kepolisian. Polri diminta memberikan instruksi langsung kepada jajaran di tingkat daerah hingga resort, khususnya Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Pusat, untuk melakukan pengusutan yang akuntabel. Transparansi dalam setiap tahapan penyelidikan menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar oleh masyarakat sipil.

Koordinasi Jaksa Agung dan Aktor Intelektual

Dalam upaya melengkapi tugas pengusutan secara hukum, Afif Abdul Qoyum menggarisbawahi pentingnya peran Kejaksaan Agung.

Ia meminta Jaksa Agung untuk segera menunjuk jaksa peneliti yang bertugas mengoordinasikan langkah antara penyidik dan penuntut umum.

Langkah ini merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 58 hingga Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat konstruksi hukum dalam menjerat para pelaku, termasuk membongkar siapa sosok di balik layar yang menggerakkan aksi teror tersebut.

"Guna mengakomodir konstruksi Pasal 459 jo. Pasal 17 jo. Pasal 20 atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Hukum Pidana serta turut menjangkau aktor intelektual dari tindak pidana ini," jelasnya.

Perlindungan Saksi dan Peran Komnas HAM

TAUD juga memperluas tuntutannya kepada lembaga negara lainnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta untuk segera memberikan rekomendasi resmi kepada Presiden Prabowo agar penyelidikan melalui tim investigasi independen dapat segera berjalan. Keterlibatan Komnas HAM dianggap krusial mengingat latar belakang korban sebagai pejuang HAM.

Di sisi lain, aspek keamanan bagi mereka yang terlibat dalam kasus ini menjadi prioritas. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didesak untuk memberikan jaminan keamanan penuh, tidak hanya bagi Andrie Yunus sebagai korban, tetapi juga bagi keluarga dan para pendamping hukumnya.

"Kelima ditujukan kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan keamanan dan privasi korban, keluarga korban saksi serta pendamping hingga kasus ini benar-benar selesai diusut tuntas dan tidak ada lagi resiko ancaman," tuturnya.