Prabowo Kaji Pemotongan Gaji Menteri dan Anggota DPR, Tak Boleh Beli AC dan Mobil

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui tengah mengkaji wacana pemotongan gaji menteri-menteri kabinetnya, serta anggota DPR RI.

Melalui kajian itu, Prabowo mengirimkan pesan kuat kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk segera bersiap menghadapi dampak buruk dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas.

Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Jumat (13/3) pekan lalu, Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh lengah dan harus mengambil langkah proaktif guna melindungi stabilitas ekonomi nasional, terutama terkait konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi dan lonjakan harga komoditas menjadi alasan utama di balik instruksi ini.

Prabowo menyoroti bahwa sejumlah negara sudah mulai melakukan "ikat pinggang" secara drastis untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam.

Belajar dari Langkah Drastis Pakistan

Dalam arahannya, Presiden Prabowo secara spesifik memberikan contoh kebijakan ekstrem yang diambil oleh pemerintah Pakistan.

Negara tersebut dinilai sangat responsif dalam menyikapi situasi kritis di Timur Tengah dengan menerapkan kebijakan yang sebelumnya hanya terlihat saat masa pandemi Covid-19.

Pakistan memperlakukan ancaman ekonomi saat ini sebagai critical measures yang membutuhkan pengorbanan dari seluruh elemen, termasuk jajaran pemerintahan tertinggi.

"Kita juga harus ambil langkah proaktif. Artinya soal menghemat konsumsi BBM. Kita tak bisa anggap semua aman. ya kita bersyukur aman, tapi kita tidak ada upaya kurangi konsumsi BBM," kata Prabowo di hadapan para menteri, dikutip hari Senin (16/3/2026).

Presiden membeberkan, Pakistan telah menerapkan kebijakan 50 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi seluruh kantor pemerintah maupun swasta.

Tidak hanya itu, hari kerja pun dipotong menjadi hanya empat hari dalam seminggu.

Langkah ini secara instan mampu menekan mobilisasi massa dan penggunaan energi di perkantoran secara signifikan.

Pangkas Gaji Anggota DPR dan Kabinet

Hal yang paling mencolok dari model penghematan Pakistan yang disorot Prabowo adalah soal transparansi dan keadilan anggaran.

Sebagai bentuk solidaritas di tengah situasi krisis, Pakistan memangkas gaji anggota DPR sebesar 25 persen, bahkan anggota kabinetnya dilaporkan tidak menerima gaji sama sekali untuk sementara waktu.

Dana yang terkumpul dari penghematan gaji para pejabat tinggi tersebut dialihkan untuk memberikan jaring pengaman bagi masyarakat yang paling terdampak.

"Gaji kabinet dan DPR bahkan dipotong oleh mereka (Pakistan). Ini semua untuk penghematan, lalu dikumpulkan, lantas diberikan kepada kelompok paling rentan," kata Prabowo.

Prabowo mengisyaratkan bahwa semangat pengabdian dan pengorbanan seperti inilah yang harus dikaji oleh jajarannya di Indonesia.

Ia menginginkan adanya rasa kepedulian yang sama dari para pemegang kebijakan sebelum meminta rakyat untuk melakukan penghematan.

Pangkas Fasilitas Mewah dan Konsumsi BBM Kementerian

Selain urusan gaji, instruksi penghematan ini menyasar pada operasional teknis lembaga negara.

Pakistan, menurut Prabowo, telah memangkas hingga 50 persen penggunaan BBM untuk semua kementerian dan lembaga.

Sebanyak 60 persen kendaraan dinas pemerintah juga diwajibkan untuk dikandangkan dan tidak boleh digunakan setiap saat.

Presiden juga menyoroti kebijakan penghentian belanja barang-barang yang dianggap belum mendesak.

"Belanja AC, kendaraan, meubel semua lembaga pemerintahan disetop untuk waktu yang tak ditentukan."

Langkah-langkah preventif ini bertujuan agar likuiditas negara tetap terjaga dan tidak habis hanya untuk keperluan konsumtif birokrasi.

Bidang pendidikan dan agenda diplomatik pun tidak luput dari pengetatan. Pakistan telah menghentikan semua agenda kunjungan ke luar negeri, mengurangi anggaran pesta atau seremoni, hingga memberlakukan pembelajaran daring (online) untuk jenjang pendidikan tinggi guna menekan biaya operasional harian.

Menuju Target Tanpa Defisit

Prabowo Subianto meminta para menterinya segera mengkaji opsi-opsi penghematan tersebut untuk diimplementasikan di Indonesia sesuai kebutuhan.

Ia optimistis bahwa jika langkah efisiensi ini dilakukan sejak dini, posisi ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga tahun ke depan akan sangat kuat dan tahan banting terhadap gejolak eksternal apa pun.

Target besar yang diusung oleh Presiden bukan hanya sekadar bertahan, melainkan untuk menjaga agar defisit anggaran tidak membengkak di tengah situasi global yang tidak pasti.

"Ini cuma contoh ya, contoh. Maksud saya, beberapa hari saya kaji masalah ini. Saya kira harus ada juga upaya penghematan," kata Prabowo.

Lebih lanjut, ia memproyeksikan cita-cita fiskal jangka panjang yang lebih ambisius.

"Saya percaya dua tahun atau tiga tahun lagi kita tetap kuat, tapi harus hemat konsumsi. Jadi defisit tidak bertambah. Cita-cita kita bahkan tidak punya defisit," tegas Prabowo.