Koalisi Sipil Tolak Peradilan Militer, Desak Usut Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pengusutan menyeluruh kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Koalisi menolak penanganan melalui peradilan militer dan meminta perkara diadili di peradilan umum demi membuka kemungkinan keterlibatan aktor intelektual.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, selaku perwakilan koalisi menyatakan, serangan terhadap Andrie merupakan bentuk kekerasan serius terhadap pembela hak asasi manusia yang tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa.

Ia menilai jalur peradilan militer berisiko menutup ruang transparansi, terutama dalam mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak di level komando.

“Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar keempat tersangka dituntut secara pidana melalui sistem peradilan umum, agar bisa dijamin transparansi dan akuntabilitasnya," tegas Ardi kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Koalisi melihat adanya indikasi bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Pengusutan dinilai harus menelusuri kemungkinan perintah atau perencanaan dari pihak yang lebih tinggi.

“Bukan tidak mungkin kasus ini menyeret pelaku dengan rantai komando (chain of command) lebih tinggi, sebagai aktor intelelektualnya," ujar Ardi.

Karena itu, penyelesaian perkara tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Koalisi menilai pendekatan melalui peradilan militer berpotensi mengaburkan unsur sistematis dalam kasus ini.

“Koalisi Masyarakat Sipil berkeyakinan, bahwa unsur sistematis dan pertanggungjawaban komando yang ada di balik kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus ini potensial tidak akan terungkap bila diselesaikan melalui jalur peradilan militer," ungkapnya.

Koalisi juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun tangan untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran HAM, termasuk kategori pelanggaran berat.

Selain itu, koalisi meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim gabungan pencari fakta guna memastikan proses pengungkapan berjalan independen dan transparan. Evaluasi terhadap pimpinan lembaga terkait, termasuk Kepala BAIS dan Panglima TNI, juga dinilai perlu dilakukan.

Koalisi menegaskan, kasus ini menjadi ancaman serius bagi pembela HAM dan demokrasi, sehingga penanganannya harus menjamin keadilan sekaligus mencegah terulangnya kekerasan serupa.

Empat Anggota BAIS

Desakan ini menguat setelah Mabes TNI mengamankan empat terduga pelaku. Keempatnya merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengatakan para terduga pelaku telah diamankan di Puspom TNI untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Dalam proses hukum, TNI sementara menerapkan Pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal hingga tujuh tahun penjara.

Yusri juga menyebut penyidik masih mendalami motif di balik aksi penyiraman air keras tersebut.

“Jadi kita juga masih mendalami apa motifnya dari empat yang diduga pelaku tadi,” jelas Yusri saat konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3/2026).